Workshop Pengelolaan Risiko Bencana di NTB

Kepala Bidang Infastruktur dan kewilyahan Bappeda Provinsi NTB, H. Agus Hidayatullah, ST., MT., menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Koloblorasi Para Pihak Melalui Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komonitas Dalam Membangun Resiliensi dengan pembahasan tentang “Perencanaaan Dan Peluang Pembiayaan Penanggulangan Bencana”, secara daring. Rabu 5 Oktober 2022.

Pada Kesempatan tersebut H. Agus Hidayatulloh memaparkan “Kebijakan Daerah Untuk Penganggaran Kebencanaan”. Ia menyampaikan dalam peningkatan produktivitas industri dan diversifikasi ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kegemilangan NTB yang berkelanjutan dengan ada  beberapa arah kebijakan yaitu Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah, peningkatan kualitas SDM, peningkatan industrialisasi sektor unggulan daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerahdan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur layanan dasar dan kualitas lingkungan, dan percepatan penurunan kemiskinan.

Keselarasan Prioritas Nasional tahun 2020-2024 dan Prioritas Daerah tahun 2019-2023, di dalam keselarasan nasional pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan sedangkan perioritas daerah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Isu strategis dalam kondisi Nusa Tenggar Barat yang masih tergolong sebagai daerah rawan bencana di Indonesia, contohnya ada beberapa sejarah kejadian bencana di Indonesia dari tahun 1999-2019 yaitu lonsor 30 (5,34%), banjir 249 (44,31%), cuaca ekstrim 1120 (21,35%), gelombang ekstrim dan abrasi 19 (3,38%), gempa bumi 37 (6,58%), kebakaran hutan 7 (1,25%), kekeringan 97 (17,26%), dan gunung api 3 (0,53%), Potensi Bahaya di NTB ada berada digempa bumi  di angka 20,32% dan kekeringan di angka 20,31%.

Indikator kinerja penanggulangan bencana daerah punya tujuan yaitu terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana (Indeks Resiko Bencana) sasarannya meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana dengan indikator dengan tingkatan kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Kapasitas Daerah) dengan program strategis Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana dan program unggulan 1. Desa Tangguh Bencana, 2. Sekolah Aman Bencana, 3. Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana.

Sasaran pembangunan, capaian kinerja tahun 2021 dan target 2023 dalam MISI 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui menguatan mitigasi dengan sasaran meningkatnya kapasitas dalam penggulangan bencana dengan indeks sasaran indeks kapasitas Daerah pada kondisi awal 2017 0,53% dan 2018 0,55% pada 2021 telah mencapai target 0,61 % telah capaian 0,63% dengan tinggakat percapaian 103,28% di tahun 2022 target 0,68% target di akhir tahun pada 2023 0,65% dan mencapai target terhadap target akhir pada 2023 sebanyak 96,92%.

Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah melalui beberapa tahap RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RKA SKPD, DAN APDB. Dengan melibatkan perangkat Daerah yang berisikan dengan penanggulangan bencana diantaranya BPBD, BPMPD, Dinas Perumahan dan Pemungkiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Peribdustrian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Komunikasi dan Informatika,Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Di Parawisata.

H. Agus juga menyampaikan Strategi dan Arah Kebijakan strategi yang pertama peningkatan kapasitas melalui penanganan tematik kawasan rawan bencana, strategi ke dua peningkatan kapasitas melalui peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan arah kebijakan melakukan pengurangan resiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

Sebagai penutup H. Agus menyampaikan rencana percepatan pencapaian target kinerja BPBD  yang pertama yaitu dokumen perencanaan dengan kajian resiko bencana rencana penanggulangan bencana dan yang kedua percepatan pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di dalam peraturan gubenur nomor 84 tahun 2022 target RPJMD, hingga 2022 sudah terlaksana 301 DESTANA, sisanya sedang dalam proses pengerjaan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiaran ini juga melibatkan NGO (Non-governmental organization), serta KKN Tematik, semua dilibatkan dalam mengejar target yang tersisa. Hal lain adalah  pemerintah juga melihat standar pelayanana yang harus di selesaikan dan pemerintah juga melakukan fasilitasi tim binwas kab/kota yang terkait bencana.

#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah