RENCANA TINDAK LANJUT PEMPROV NTB DALAM PENYUSUNAN MASTER PLAN PENGELOLAAN SAMPAH

 

Kota Mataram, Lombok – Bidang Litbang BAPPEDA Provinsi NTB mengikuti rapat terkait pembahasan penyusunan master plan persampahan bersama Dinas LHK Provinsi NTB bertempat di ruang rapat Kabid Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas LHK Provinsi NTB, Selasa 19 Mei 2020. Rapat juga dihadiri oleh perwakilan Bidang PWPI BAPPEDA Provinsi NTB, perwakilan UPTD TPAR Kebon Kongok, dan perwakilan Tim TGP2D Provinsi NTB. Rapat ini menindaklanjuti hasil pertemuan awal dengan pihak Kedutaan Besar Denmark yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Mei 2020 melalui video conference. Rapat internal pemerintah provinsi ini membahas tindak lanjut rencana penyususnan Master Plan Pengelolaan Sampah Provinsi NTB.

 

Masing-masing peserta rapat menyampaikan pendapat dengan sangat antusias guna mewujudkan keberhasilan proyek Sustainable Island Initiative (SII) di Pulau Lombok. Oleh karenanya, upaya dan komitmen semua pihak untuk sungguh-sungguh meningkatkan sistem pengelolaan sampah secara lebih komprehensif sangat diperlukan.

 

Kabid Litbang BAPPEDA Provinsi NTB, Bapak Lalu Suryadi menyampaikan bahwasanya perlu memberikan ruang untuk analisis kondisi wilayah perencanaan, pengembangan wilayah, kondisi TPA, jumlah perkembangan penduduk, serta komposisi sampah di dalam rancangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk rencana penyusunan Master Plan Pengelolaan Sampah Provinsi NTB. Pembuatan master plan pengelolaan sampah ini menjadi hal baru bagi pemerintah provinsi NTB. Mengingat wilayah provinsi NTB yang terdiri dari dua pulau yang cukup luas, sehingga perlu menentukan lokus pelaksanaan penanganan sampah ini agar tepat sasaran. “Perlu menunjuk satu daerah/wilayah dulu untuk menjadi pilot project dalam penanganan sampah yang dicantumkan dalam master plan, dan fokus pada satu hal yang menjadi unggulan, misalkan pelet, atau pakan ternak untuk pengelolaan sampah”, ungkap perwakilan UPTD TPAR Kebon Kongok, Bapak Munzir.

 

Saat ini bidang persampahan Dinas LHK Provinsi NTB tengah mencoba melakukan pemetaan jumlah bank sampah yang ada di Pulau Lombok. Namun, terkendala kondisi saat ini mengakibatkan pengumpulan data menjadi terbatas sehingga harapannya dapat dibantu oleh tim Denmark.

Rapat diakhiri dengan rencana tindak lanjut untuk mengadakan rapat kembali melalui video conference dengan mengundang salah satu konsultan ITB yang direkomendasikan oleh pihak Piyungan, Yogyakarta terkait arahan penyusunan master plan pengelolaan sampah. TPA Piyungan, Yogyakarta merupakan TPA percontohan yang berhasil mengelola sampah dengan sangat baik. Rapat tersebut akan diadakan sebelum pelaksanaan Workshop Pedoman Teknologi bersama tim Denmark (DEPA) pada bulan Juni nanti. Harapannya pemerintah provinsi NTB memiliki gambaran terkait teknologi yang sesuai untuk diaplikasikan di daerah. (dita)