Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda NTB, Badaruddin, S.Si., MA., M.EC.Dev., memimpin Kegiatan Asistensi Hasil Evaluasi Kertas Kerja Sektoral RPJPD Urusan Pertanian. Kegiatan dihadiri Pejabat Fungsional Perencana serta staff lingkup Bappeda NTB. Bertempat di ruang rapat Geopark Bappeda NTB, Jumat 5 Januari 2024.
Badaruddin menyampaikan bahwa dibutuhkan data-data sektoral selama 20 tahun terakhir, jika berat maka bisa dilakukan minimal 5 tahun terakhir. Data-data ini akan digunakan untuk penyusunan 5 macam dokumen perencanaan yaitu, rancangan awal RPJPD 2025 – 2045, paralel dengan penyusunan RPJMD 2025 – 2029, RKPD 2024, Renstra perangkat daerah 2025 – 2029, dan Renja 2025.
Salah satunya Siti Alawy selaku Subkoordinator Pertanian menyampaikan, terkait urusan pertanian dalam hal indikator petani pemakai air, gabungan kelompok petani pemakai air, maupun perkumpulan petani pemakai air datanya sudah tidak di Dinas Pertanian, akan tetapi berada di Dinas PUPR pada bidang SDA.
“Terkait produktivitas padi, seperti ketersediaan bibit, ataupun pada permasalahan satuan, kemudian permasalahan harga, diharapkan jangan sampai para petani mengalami kerugian. Seperti misalnya terjadi penurunan harga tomat saat musim panen yang dapat merugikan para petani’, lanjutnya.
“Hal yang perlu diperhatikan juga pada kesejahteraan petani, karena jika melitah data BPS sekitar 55% penduduk miskin ada di sektor pertanian. Padahal produktivitas padi dan jagung di atas rata-rata nasional”, pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut Badaruddin sampaikan ada beberapa data yang perlu dilengkapi, dari sisi luas lahan pertanian, misal luas sawah, ditelusuri luas lahan pertanian yang ada di NTB. Sudah ada di rilis BPS Daerah Dalam Angka.
“Dalam hal kebutuhan bibit/ketersediaan bibit, akan diklasifikasikan dari jumlah yang ada, berapa yang sudah bersertifikat, berapa yang belum, berapa yang diimpor dari luar, berapa yang bisa diproduksi sendiri, khususnya untuk Pajale (Padi, jagung, kedelai)” pungkasnya.
Rencana tindak lanjut dalam hal ini disarankan melakukan diskusi lebih mendalam terkait kebutuhan/ketersediaan bibit, juga dalam hal karakteristik lahan pertanian sehingga Dinas Pertanian dapat menghitung perkembangan lahan pertanian secara maksimal. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas baik dari sisi pemasaran yang dapat miningkatkan kesejahteraan petani.
