Mataram, Lombok-Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi NTB bersama-sama dengan pihak Kementerian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan Monev Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan Yan Baik Terkait RPJMN 2015-2019 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Samota Kantor Bappeda Provinsi NTB.
Kegiatan ini memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh informasi atas capaian indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengkonfirmasi ketersediaan data atas indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 2015-2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengindentifikasi permasalahan dan tindaklanjut/upaya pencapaian target.
Sebagaimana yang disampaiakan oleh Pihak Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas bahwa Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik ini memiliki beberapa kriteria yaitu :
-
Tatakelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan;
- Tatakelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya kesetaraan (equality) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dn partisipasi masyarakat dapat terwujud;
- Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik secara konsisten dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- Penerapan tatakelola pemerintahan yang baik di Indonesia selama ini belum mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.
Menurut keterangan pihak Bappenas bahwa Arah Kebijakan Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik bisa terselenggara dengan kondisi terjadinya sinergi 3 aktor utama dalam Tatakelola Pemerintahan Yang Baik yaitu Private Sector, Civil Society Sector dan Public Sector dengan kondisi Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.
