Pemenuhan air minum merupakan sektor krusial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini termaktub dalam Visi NTB Emas di RPJPD NTB Tahun 2025-2045, yaitu meningkatkan capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam RPJPN 2025-2045. Dimana akses rumah tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan ditargetkan mencapai 100% pada 2045. Oleh karena itu, hari ini, pada tanggal 6 November 2024 di Hotel Lombok Raya Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan “Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)”
Menghadirkan berbagai elemen baik dari Pemerintah Pusat Maupun Provinsi dan Kab/Kota, perwakilan tokoh masyarakat, akademisi, mitra pembangunan, asosiasi profesi, BUMD, serta unsur lainnya; Konsultasi publik yang akan dilanjutkan dengan FGD pada 7 november 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen Prastudi Kelayakan/Pra feasibility (fs) yang didukung dan didampingin oleh Kementerian PUPR khususnya Dirjen Pembiayaan Infrastruktur.
Merupakan langkah awal dari rencana pembangunan SPAM Regional pulau Lombok. Skema KPBU merupakan salah satu alternatif pembiayaan ditengah terbatasnya kemampuan fiskal dan tingginya kebutuhan pelayanan dasar (air minum). Selain itu, skema KPBU juga membawa banyak dampak positif, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, yaitu: mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai waktu yang diperlukan, mengurangi beban fiskal pemerintah, memberikan kesempatan kepada swasta dengan keahlian di bidangnya untuk menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, adanya transfer risiko antara pemerintah dengan badan usaha, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
Oleh karena itu, Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menginformasikan rencana penyelenggaraan skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur air minum di Pulau Lombok, serta untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Sehingga nantinya diharapkan dokumen kajian pra fs mampu memuat kajian strategis, ekonomi, komersil dan finansial serta manajemen terkait sumber pembiayaan, bentuk kontrak KPBU yang sesuai aturan dan kelembagaan. Juga rancangan teknis dukungan pemerintah dan jaminan yang diperlukan serta bentuk pengembalian investasi dari badan usaha.
