Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Provinsi NTB, Hj. Sinta Agathia Soedjoko Iqbal, secara resmi membuka kegiatan Lokakarya Tematik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (TEMBANG PUGIS) Provinsi NTB. Kegiatan ini merupakan inisiasi Program SKALA NTB yang berkolaborasi dengan Bappeda Provinsi NTB, dan diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, Selasa (7/4).

Anja Kusuma selaku Team Leader Program SKALA NTB Dalam sambutannya, sampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam keadaan sehat dan lancar. Ia menekankan bahwa lokakarya ini menjadi bagian penting dari rangkaian Musrenbang tematik yang secara khusus mengangkat isu inklusi sosial, dengan fokus pada kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini menjadi sangat strategis karena dilaksanakan menjelang Musrenbang RKPD Tahun 2027, sehingga diharapkan mampu menghasilkan masukan yang konstruktif bagi proses perencanaan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada pelaksanaan Musrenbang tematik tahun sebelumnya telah dihasilkan berbagai usulan program dan kegiatan, yang sebagian di antaranya telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah usulan yang belum terimplementasi secara optimal. Oleh karena itu, melalui lokakarya ini diharapkan tidak hanya menghasilkan diskusi semata, tetapi juga langkah konkret berupa perumusan hasil melalui tim kecil, penyusunan rekomendasi program dan kegiatan, serta penyampaian hasil tersebut kepada Bappeda untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Anja Kusuma juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB yang telah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, serta kepada seluruh mitra pembangunan dan Program INKLUSI yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap, melalui kolaborasi yang terbangun antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi NTB dapat semakin diperkuat.

Membuka kegiatan, Hj. Sinta Agathia menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa masih terdapat berbagai tantangan nyata di masyarakat, khususnya yang dialami oleh kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta keluarga pekerja migran.

Ia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah di NTB masih ditemukan kasus anak perempuan yang harus putus sekolah dan menikah di usia dini akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Selain itu, penyandang disabilitas juga masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan publik, mulai dari fasilitas kesehatan hingga layanan administrasi.

Tidak hanya itu, permasalahan stunting dan keterbatasan akses informasi di daerah terpencil juga menjadi perhatian. Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata karena ketidakmampuan, tetapi juga disebabkan oleh belum meratanya penyebaran informasi hingga ke pelosok desa.

Lebih lanjut, Hj. Sinta Agathia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi keluarga pekerja migran. Ia menegaskan bahwa perhatian tidak hanya diberikan kepada pekerja migran itu sendiri, tetapi juga kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk dalam hal literasi keuangan, pendidikan anak, serta kesiapan sosial keluarga.

Ia menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut merupakan realitas yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Prinsip no one left behind, menurutnya, harus diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar slogan.

“Pembangunan tidak boleh berhenti pada tataran perencanaan dan seremonial semata, tetapi harus diwujudkan dalam program yang konkret, tepat sasaran, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal dan efektif.

Melalui kegiatan TEMBANG PUGIS ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan dan langkah strategis yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya generasi emas NTB menuju NTB yang makmur dan mendunia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) Bappeda Provinsi NTB, H. Heri Agustiadi, S.Sos., MM., menjelaskan bahwa TEMBANG PUGIS merupakan pendekatan tematik dalam Musrenbang yang dirancang untuk memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

Ia juga menekankan bahwa konsep TEMBANG PUGIS tidak hanya berbicara tentang perencanaan teknokratis, tetapi juga mengandung nilai budaya lokal NTB. “Tembang” dimaknai sebagai suara kebersamaan dari masyarakat, sementara “PUGIS” merupakan akronim dari Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial yang mencerminkan upaya merangkai berbagai kepentingan menjadi satu kesatuan pembangunan yang harmonis.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa terdapat tiga pilar utama dalam implementasi TEMBANG PUGIS, yaitu penguatan data tunggal (One Data), kolaborasi dengan mitra pembangunan termasuk organisasi masyarakat sipil, serta penerapan anggaran yang responsif terhadap kelompok rentan. Ketiga pilar ini menjadi fondasi dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya pro-poor, tetapi juga pro-vulnerable.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama. Kelompok rentan dilibatkan secara langsung melalui diskusi tematik berbasis isu, yang kemudian dilanjutkan dengan forum pleno bersama perangkat daerah untuk memastikan setiap usulan dapat terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Hasil pelaksanaan Musrenbang Tematik sebelumnya menunjukkan capaian yang signifikan, di antaranya tersusunnya 122 rekomendasi kelompok rentan, dengan sebagian besar telah dipetakan ke dalam program dan intervensi pembangunan daerah serta terakomodasi dalam RKPD dan APBD.

Ke depan, melalui TEMBANG PUGIS 2026, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penguatan pembangunan inklusif yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan sosial, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan RKPD 2027 yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan industri agromaritim, dan pariwisata berkelanjutan.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, TEMBANG PUGIS diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan NTB sebagai daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.