Mataram 5 Mei 2026 - Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah, S.Hut., M.Si., memimpin Rapat Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP) Triwulan I Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya penguatan pengendalian, akuntabilitas, dan optimalisasi pelaksanaan program di perangkat daerah.
Dalam arahannya, Firmansyah menekankan pentingnya forum evaluasi ini sebagai ruang untuk memperbarui informasi terkait dinamika pelaksanaan kegiatan Dekon/TP, termasuk adanya pergeseran program maupun alokasi anggaran yang terjadi di tingkat kementerian maupun daerah. Ia mencontohkan adanya kegiatan dengan nilai besar yang dialihkan ke unit pelaksana pusat, sehingga perlu diantisipasi melalui koordinasi dan pemantauan yang lebih intensif.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fungsi utama evaluasi tidak hanya sebatas pelaporan, tetapi sebagai instrumen pengendalian yang efektif. Hal ini penting agar permasalahan dapat diidentifikasi sejak dini, bukan justru baru diketahui menjelang akhir tahun anggaran ketika ruang intervensi sudah sangat terbatas.
“Melalui evaluasi ini, kita ingin memastikan apakah target yang direncanakan telah tercapai, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, forum ini juga diharapkan menjadi sarana berbagi praktik baik (best practices) antar perangkat daerah. Pengalaman keberhasilan dari satu OPD dapat menjadi pembelajaran bagi OPD lainnya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program Dekon/TP.
Firmansyah juga menekankan pentingnya konsistensi pelaksanaan evaluasi sesuai kalender kegiatan Bappeda, yang dijadwalkan setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Meski evaluasi triwulan pertama kali ini dilaksanakan pada bulan Mei, ke depan pelaksanaan akan kembali disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam konteks perencanaan anggaran, hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dukungan APBD terhadap program Dekon/TP, maupun sebaliknya, bagaimana program tersebut dapat memperkuat intervensi pembangunan daerah. Ia juga menyoroti pentingnya analisis keterkaitan antara alokasi anggaran dan output program agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
Di akhir arahannya, Firmansyah meminta seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data realisasi anggaran secara rinci, termasuk potensi perubahan yang mungkin terjadi akibat dinamika pelaksanaan maupun faktor pendapatan. Hal ini dinilai krusial sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Melalui rapat evaluasi ini, Bappeda NTB berharap pelaksanaan Dekon dan Tugas Pembantuan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.