Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan komitmennya dalam merancang arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten yang digelar di Sekretariat Daerah, Rabu (8/4/2026). Forum strategis ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan daerah di tengah dinamika dan tekanan ekonomi global yang terus berkembang.
Bupati Amar Nurmansyah dalam arahannya menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjebak pada program-program seremonial yang minim dampak. Menurutnya, setiap kebijakan harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta mampu memperkuat kemandirian sosial dan ketahanan ekonomi daerah.
“Musrenbang ini harus melahirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jangan hanya sekadar memenuhi kepentingan sektoral,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya proyek yang dijalankan, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Untuk itu, optimalisasi program unggulan seperti Kartu KSB Maju terus didorong sebagai instrumen utama dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara tepat sasaran dan berkeadilan.
Sementara itu, Kepala Bappeda KSB, Suhadi, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses panjang dan partisipatif, mulai dari konsultasi publik hingga forum lintas perangkat daerah. Dari proses tersebut, berhasil dihimpun 474 poin permasalahan pembangunan, dengan 446 di antaranya telah diakomodasi dalam draf RKPD.
Menurutnya, hasil ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada peningkatan produktivitas daerah dan pengembangan klaster ekonomi baru. Namun demikian, sejumlah persoalan mendasar masih menjadi perhatian serius, terutama di sektor infrastruktur. Usulan peningkatan jalan lingkungan muncul dari 41 desa, perbaikan irigasi di 14 desa, serta permasalahan akses air bersih di 9 desa yang tersebar di 6 kecamatan.
Di sektor ekonomi kerakyatan, tantangan juga masih cukup besar. Sebanyak 16 desa menghadapi keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, kekurangan alat mesin pertanian (alsintan) di 9 desa menjadi hambatan nyata yang perlu segera diatasi, terutama menjelang musim tanam.
Di sisi lain, capaian positif ditunjukkan dalam penurunan angka kemiskinan. Perwakilan Bappeda NTB, Heri Agustiadi, menyebut angka kemiskinan di KSB kini berada pada level 10,98 persen. Capaian ini dinilai progresif dan sejalan dengan target nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
Meski demikian, Asisten Perekonomian Setda KSB, Syahril, mengingatkan bahwa seluruh usulan pembangunan akan direalisasikan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Ia menegaskan bahwa skala prioritas akan menjadi acuan utama agar pembangunan tetap efektif dan berkelanjutan.
Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh Bupati bersama jajaran Forkopimda dan para camat. Penandatanganan ini menjadi simbol dimulainya langkah akselerasi pembangunan menuju peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat di tahun 2027.