Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjadi narasumber pada kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2027 yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Pj. Sekda Lombok Barat H. Akhmad Saikhu, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat dan kelompok disabilitas. Senin 16 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Lalu Ahmad Zaini menyampaikan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Lombok Barat pada tahun 2025 menunjukkan tren positif, terutama pada penurunan angka kemiskinan. “Tingkat kemiskinan kita berhasil turun dari 12,65 persen di tahun 2024 menjadi 11,90 persen pada tahun 2025”, ungkapnya.

Meski menunjukkan penurunan, Lalu Ahmad Zaini menegaskan bahwa angka tersebut masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Untuk mempercepat penanganannya, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi berbasis desa.

“Angka ini masih cukup besar dan menjadi tugas kolektif kita. Melalui program Sejahtera dari Desa, kita ingin mempercepat penurunan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi langsung dari level akar rumput,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan secara terpadu. Menurutnya, sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah provinsi hingga pemerintah desa harus mampu membangun orkestrasi pembangunan yang harmonis. Dengan kolaborasi yang kuat, seluruh program pembangunan dapat berjalan selaras dan saling mendukung untuk mendorong kemajuan daerah,” ujarnya.

Baiq Nelly juga memaparkan visi pembangunan Provinsi NTB yaitu “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia.” Visi tersebut diwujudkan melalui sejumlah program prioritas yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta pengembangan NTB sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

“Kami berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menarik benang merah antara program provinsi dan program daerah. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan mampu memberikan hasil yang maksimal,” tambahnya.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki sejumlah potensi strategis yang dapat dikembangkan, seperti kawasan pendukung pariwisata Lombok–Gili Tramena, sentra garam, serta potensi perikanan dan rumput laut yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong penguatan program Desa Berdaya Transformatif sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini dilakukan melalui pendampingan desa, dukungan teknis, serta bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Kami berharap melalui program Desa Berdaya dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dapat dipercepat, khususnya di desa-desa yang menjadi prioritas intervensi,” pungkasnya.

Melalui Musrenbang RKPD ini diharapkan tercipta keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dapat berjalan lebih efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.