Mataram – Syamsul Hidayat, S.Pt, Fungsional perencana di Bappeda NTB selaku moderator membuka “Rapat Koordinasi Pokja TKPK Daerah Provinsi NTB” di Ruang Rapat Bappeda NTB.”Untuk informasi pertama, pertahun ini untuk pertama kalinya, TKPKD NTB memiliki empat pokja, dan pagi ini koordinasi dimulai dengan Pokja Perlindungan Sosial, ujarnya. 27 Juli 2022.
Selaku ketua Pokja Perlindungan Sosial, Kepala Dinas Provinsi NTB, H. Ahsanul Halik, S.Sos., MH menyampaikan beberapa hal terkait penanggulangan kemiskinan. Pertama, harus ada perbaikan di Bappeda NTB, mulai dari sistem perencanaan dan penganggaran. Karena kemiskinan tidak hanya berbicara data tapi juga intervensi. Kedua seharusnya gerakan melawan kemiskinan dari desa sudah dimulai. DPMPDEs adalah lokomotifnya, kami hanya gerbong. Ketiga, penurunan angka kemiskinan selama ini hanya karena bantuan sosial dari APBN, APBD belum memberikan jawaban yang jelas. Rendahnya penurunan angka kemiskinan periode ini karena ada kesalahan bantuan dari kemensos. Tidak dalam bentuk sembako, malah uang, yang 80%nya tidak dibelikan sembako. Keempat, hampir semua perangkat daerah di NTB belum memakai data kemiskinan kita untuk program jaminan sosial dari APBD maupun APBN. Bansos-bansos dari pusat di OPD tidak menggunakan DTKS. Ini menjadi saran untuk kementerian, agar daya ungkitnya lebih cepat. Kelima, persoalan perlindungan dan jaminan sosial tidak hanya menjadi tugas dinsos, karena bisa terjadi pada petani, pekerja, dll. Oleh karena itu Pokja ini penting, untuk saling memahami.
Selain memaparkan beberapa situasi yang dialami saat ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB juga menyampaikan beberapa harapannya kedepan. Bagaimana mengakselerasi penurunan kemiskinan di NTB. Graduasi mandiri akan lebih cepat kita capai jika memiliki kesamaan objek, misalnya PKH dengan BPJS. “Sementara itu hingga saat ini masih kami temukan 8700 nama yang double di BPJS’ ungkapnya. Selain itu Halik juga menyampaikan seharusnya BPBD masuk dalam pokja ini, karena salah satu situasi yang menyebabkan rentan miskin itu terjadi saat bencana. “Dan khusus untuk APBD, teman-teman di bidang di OPD-OPD saya harap sering mengunjungi, untuk menyatukan, apa sih program yang sama”, tandasnya menutup penyampaiannya.
Selanjutnya, Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM menjelaskan terkait kemiskinan, ada dua angka kemiskinan. Angka kemiskinan mikro dan makro. Data ini sama tapi penggunaan beda. Data makro ini berdasarkan data sampel survey sosial ekonomi nasional. Maka kita tidak bisa menunjuk siapa dan dimana orangnya. Kita hanya bisa mengatakan persentasenya untuk mengguide kebijakan pemerintah. Kemudian bagaimana kita menjalankan program itu. Siapa sih yang bisa kita berikan bantuan. Oleh karena itu kita butuh data kemiskinan mikro yang dikenal sebagai DTKS. Dengan adanya Perpres No.39 thn 2019 tentang satu data. Semua program terkait kemiskinan harus menggunakan satu data yang sama yaitu DTKS bahkan untuk BPJS.
Berdasarkan rilis kami di bulan Juli tentang Kondisi kemiskinan di bulan maret sebelumnya dan angka kemiskinan makro. Penurunan angka kemiskinan kita selama satu semester hanya turun o,15% padahal program perlindungan sosial sudah cukup banyak dikucurkan. Oleh karena itu perlu diperkuat program yg lebih tepat sasaran dan efektif. Untuk saat ini, sudah ada program lagi yang lebih spesifik, kemiskinan ekstrim. Untuk saat ini ada delapan Kabupaten/kota yang masih diintervensi. KLU seharusnya bisa turun 2% pertahun. Karena persentase kemiskinannya masih tinggi. Mari update data, dan semua program menggunakan data yang sama. Saat ini pemerintah melalui Bappenas, akan dilaksanakan pendataan reksosek yang sebenarnya mirip DTKS. “Kalo ini jadi, kita bisa bekerjasama, dari DTKS saat ini menjadi dasar untuk dijadikan premis pelaksanaan reksosek” Ujarnya.
Kemudian Kepala BPS menyampaikan masukannya, bahwa Zakat Mal bisa digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan. Misalnya menambah pendapatan dengan menciptakan usaha produktif. Jika kita lakukan secara menyeluruh, insyaallah angka kemiskinan bisa turun. Saat ini angka kemiskinan, rangking delapan tertinggi nasional. Tim ini harus solid, agar gaungnya besar. Dan tentunya kita juga harus solid dengan Kabupaten/Kota, tutup Kepala BPS Provinsi NTB
Selanjutnya Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Iskandar Zulkarnain, S.Pt.,M.Si. menyampaikan, kami akan melakukan telisik pendataan program di Provinsi, di Kabupaten/Kota, dan mitra pembangunan. “Dan saat ini kita ada tugas membuat RPKD, RAT, dan LP2KD”, ujarnya.
Selanjutnya dalam sesi diskusi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyampaikan DTKS harus segera diselesaikan dan Bansos jangan bentuk uang, lebih baik pangan, agar beras petani terserap. Sementara itu, menurut ahli, saat ini kita sudah ada di tahap poverty mine streaming pengarusutamaan kemiskinan, semua program untuk penanggulangan kemiskinan. Namun tidak dapat berlaku One sixe fit all. Pengentasan Kemiskinan harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya PNPM dulu, ada tiga skala, diberi bantuan, pemberdayaan, dan peningkatan, tutupnya.
(Penulis: Maulida Illiyani)
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
