Badaruddin, S.Si., MA.,M.EC.Dev Fungsional Perencana Bappeda NTB sampaikan paparan draft awal hasil pemetaan terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda NTB ini juga dihadiri oleh OPD Provinsi lainnya. 31 mei 2023
Menurutnya evaluasi RPJPD ini dilaksanakan berdasarkan tiga peraturan, yaitu; Pasal 257 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/Sj tentang Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
“Mendagri dalam surat edarannya tersebut mengamanatkan agar daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 yang mencakup pelaksanaan 4 Periode RPJMD” Ujarnya. Dimana Kepala BAPPEDA nantinya akan menyampaikan hasil evaluasi kepada Gubernur, dan selanjutnya Gubernur menyampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi. Setelah proses di daerah selesai, akhirnya Pemerintah daerah melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir Juni 2023.
Dilakukan sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045. Badaruddin sampaikan, proses evaluasi ini membutuhkan kolaborasi bersama seluruh OPD ditingkat Provinsi. Untuk mengkoreksi capaian, melengkapi data yang belum ada, juga mengisi faktor pendorong dan faktor penghambat yang telah disiapkan oleh direktorat jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. “Semakin panjang series datanya, semakin baik kita bisa proyeksikan kedepan,” ujarnya.
Akan dilakukan pada empat tahap RPJMD. Tahap I berupa RENSTRADA 2003-2008 di era Gubernur H. Lalu Serinata. Tahap II, berupa RPJMD 2009-2013 dan RPJMD 2013-2018 di era Gubernur TGB KH. Muhammad Zainul Majdi Periode I. Dan Tahap IV berupa RPJMD 2019-2023 di era Gubernur H. Zulkieflimansyah saat ini. “Kami harap ada kontribusi dari OPD lain untuk menyiapkan data, dengan deadline pada 13 Juni” ujar Badar menutup acara hari ini. (Id)
