Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber pada Lokakarya Pemetaan Data Pendukung Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah Provinsi NTB. Kegiatan yang diinisiasi oleh SKALA NTB ini dihadiri Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, bertempat di Prime Park Hotel Mataram. Selasa 5 November 2024.
Lokakarya ini memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi data pendukung pengukuran Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah dan Indikator Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta memetakan OPD produsen data pendukung pengukuran Indikator Utama Pembangunan (IUP) Daerah dan Indikator Sasaran Visi RPJPD/RPJMD.
Kepala Bappeda NTB menyampaikan mengenai kewenangan Provinsi dan pentingnya pendekatan berbasis data. Perlu adanya penekanan pada pentingnya mengidentifikasi kewenangan provinsi yang masih belum tertangani dengan baik, serta kebutuhan untuk melibatkan data yang akurat dan relevan agar setiap program tepat sasaran.
Menurutnya OPD Provinsi agar berfokus pada data mikro. Data spesifik seperti nama dan alamat individu, yang akan sangat membantu untuk membuat intervensi program lebih efektif. Data ini berbeda dengan data makro yang biasanya dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kadangkala tidak sesuai untuk pelaksanaan program yang membutuhkan intervensi langsung.
Juga penting menentukan Lokasi Prioritas (Lock-Pre). Sayangnya saat ini lokasi yang membutuhkan prioritas atau lock-pre belum sepenuhnya teridentifikasi. Hal ini memperlihatkan adanya kekurangan dalam mengidentifikasi area atau unit yang benar-benar membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah.
Oleh karena itu, Doktor Iswandi harapkan agar OPD lebih proaktif dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Agar perencanaan dan intervensi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Data ini akan menjadi basis untuk evaluasi dan perbaikan program.
Menutup arahan, menurutnya kegiatan ini dapat menekankan pentingnya penggunaan data yang tepat, terutama data mikro untuk membuat keputusan dan pelaksanaan program yang lebih baik di tingkat provinsi. Diharapkan dengan pendekatan ini, intervensi dapat dilakukan secara lebih terarah, tidak hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan sehingga setiap program menjadi tepat sasaran.
