Kepala Bappeda NTB, Dr.Iswandi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Perangkat Daerah Penyusunan RPJPD tahun 2025-2045, RPJMD tahun 2025-2029, dan RKPD tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hotel Lombok Raya, 19 Februari 2024.
Sebelumnya Lalu Miftahul Ulum, ST, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan selaku ketua panitia kegiatan ini sampaikan bahwa FGD hari ini adalah salah satu diantara banyak rangkaian FGD yang akan dilakukan dalam rangka menyusun ketiga dokumen perencanaan pembangunan. “FGD ini adalah konsolidasi diantara Pemerintah Daerah NTB di tingkat NTB untuk susun RPJPD. Akan disampaikan draft rancangan awal, kami berharap OPD Provinsi dapat berikan masukan dan saran, untuk capai dokumen berkualitas,” ujarnya.
Selanjutnya dalam sambutannya, Doktor Iswandi tegaskan bahwa yang disampaikan hari ini adalah rancangan awal. Masih berada di tahapan pengumpulan bahan dan data, Daerah masih punya waktu hingga Agustus sebelum penetapan. “Oleh karena itu forum ranwal ini akan diikuti dengan forum-forum pendalaman dan tolong kepada OPD juga lakukan evaluasi dua puluh tahun terakhir juga memikirkan bagaimana rencana pembangunan 20 tahun kedepan,” tambahnya.
Untuk itu, menurutnya enam kajian yang perlu ditelaah dalam menyusun dokrenda. 1)RPJPN, 2) RPJPD /RPJMD sebelumnya, 3) RTRW, 4) Prediksi penduduk, 5) SDGS, 6) Peraturan Perundangan. Khususnya RPJPN yang bersifat imperative, ketetapan didalamnya harus dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh provinsi, demikian juga oleh Kab/Kota.
Selain itu tantangan pembangunan dari global juga perlu diperhatikan. Seperti geopolitik dan geoekonomi, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, tata kelola keuangan global, luar angkasa, urbanisasi dunia, pertumbuhan kelas menengah. “Untuk pertumbuhan kelas menangah ini, cermati seberapa banyak kelas menengah mempengaruhi pertumbuhan eknomi daerah,” jelasnya.
Mengusung Visi Indonesia Emas mencapai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, untuk mencapainya Pemerintah telah tetapkan lima sasaran visi. Salah satunya adalah pendapatan per kapita setara negara maju. Untuk mencapai target nasional ini, NTB harus melompat dua kali. Hal ini karena pendapatan per kapita NTB masih berada di lower middle income. Turunannya, Pemerintah juga telah siapkan strategi besar untuk mencapai visi. Berdasarkan Pancasila, ditetapkan 8 misi agenda pembangunan, 17 arah pembangunan, 45 indikator pembangunan (8/17/45). ““Jadi bagaimana peran kita atau masing-masing OPD untuk mewujudkan visi diatas, ini yang harus kita rumuskan dalam RPJPD,” imbuhnya.
Selesai memaparkan arah pembangunan di tingkat nasional, Doktor Iswandi kemudian menjelaskan evaluasi kinerja dari RPJPD sebelmnya, periode 2005-2025. Dua diantarany terkait dengan persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Untuk penduduk miskin, saat ini NTB masih lebih tinggi dibanding nasional, bahkan jauh lebih tinggi dari Bali. Namun jika melihat capaian di dalam daerah. NTB terus mengalami penurunan, namun masih membutuhkan usaha serius jika ingin mencapai target nasional zero extreme poverty di tahun ini. Masih ada 2,6% masyarakat NTB yang masuk dalam kemiskinan ekstrim.
Selain itu untuk pertumbuhan ekonomi, tingginya pertumbuhannya selama ini masih sangat dipengaruhi tambang. Padahal situasi ini menyebabkan kondisi yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu Doktor Iswandi harapkan seluruh Pemda tidak melihat pertumbuhan ekonomi secara agregat. “Walaupun perlahan, namun pertumbuhan ekonomi tanpa tambang kita menunjukkan grafik yang terus naik yang dengan non tambang. Jadi pertumbuhan dari sub sektor patut diperhatikan. Ini yang telah kami lakukan dalam RPD, menjadi ultimate goals, berkonsentrasi pada pertumbuhan sektoral dari non tambang,” paparnya.
Telah memetakan lima masalah utama pembangunan (productivity, people, planet, prosperity, power). dalam draft awal RPJPD NTB ini kemudian tersusun 12 isu strategis pembangunan daerah. Antara lain; lingkungan hidup, kebencanaan, kemandirian pangan, peningkatan stabilitas keamanan wilayah, tata Kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, dsb. “Misalnya infrastruktur dasar, menurutnya perlu ditelusuri rendahnya lama sekolah di NTB apakah karena kurangnya jumlah sekolah atau anaknya yang tidak mau sekolah,” ujarnya.
Menutup paparannya, Doktor Iswandi harapkan, akan mencapai NTB Emas di tahun 2045 sebagaimana Indonesia. NTB mampu mencapai masa keemas an dengan karakteristik ekonomi yang maju, daerah yang aman berkelanjutan, dan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. “Apa yang dirancang dapat divalidasi, disempurnakan, diperkaya, untuk memperlancar proses penyusunannya hingga penetapannya,” pungkasnya.
