Selasa, 18 Mei 2021. Bidang ekonomi BAPPEDA Provinsi NTB melakukan rapat internal untuk memantapkan program-program khususnya masalah kemiskinan.
Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi BAPPEDA PROVINSI NTB, Iskandar Zulkarnain dalam arahannya mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan di NTB sudah on the track.
Dalam release BPS September 2020, ada 10 provinsi termiskin di Indonesia Yaitu, Papua 26,8 persen, Papua Barat 21,7 persen, NTT 21,21 persen, Maluku 17,99 persen, Gorontalo 15,59 persen, Aceh 15,43 persen dan Bengkulu 15,30 persen, NTB 14,23 persen, Sulawesi Tengah 13,06 persen dan Sumatera Selatan 12,56 persen.
Jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebanyak 746.040 orang atau 14,23 persen. Sedangkan pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di NTB sebanyak 713.890 orang atau 13,97 persen.
Sehingga, ada kenaikan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2020 – September 2020 sebesar 0,26 persen. Sedangkan secara nasional, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 10,19 persen, meningkat 0,41 persen terhadap Maret 2020.
Jika dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia, posisi Provinsi NTB ada di urutan 9 dari 10 besar provinsi yang menahan laju kemiskinan dengan baik.
Wabah Covid yang menjadi pandemi global saat ini menjadi momok dalam penanggulangan kemiskinan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia secara Global. Untuk itu dibutuhkan inovasi-inovasi untuk melakukan peningkatan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Menurut Kepala Sub Bidang Pangan dan SDA BAPPEDA Provinsi NTB. Muhammad Ironi saat ini BAPPEDA Provinsi NTB tengah mematangkan konsep Peraturan Gubernur terkait kemiskinan. Hal ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di tengah Pandemi yang terjadi.
