Mataram — Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PGPBPSDL) Periode 2025–2029. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain, S.Pt., M.Si., di Ruang Rapat Geopark Bappeda NTB, Kamis 11 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Iskandar menekankan bahwa penyusunan RAD ini merupakan tindak lanjut penting dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketahanan pangan daerah. RAD sebelumnya telah berakhir pada 2023, sehingga penyusunan dokumen baru untuk periode 2025–2029 menjadi keharusan.
“Tim kami di bidang PSDA sudah menyiapkan draf awal RAD, dan kita targetkan dokumen ini dapat diselesaikan pada akhir Desember 2025,” ujarnya.
Iskandar menjelaskan bahwa RAD pangan dan gizi ini menjadi bagian dari implementasi visi-misi Gubernur NTB, khususnya agenda memperkuat ketahanan pangan daerah. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan memiliki keterkaitan erat dengan isu besar lain yaitu kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Hingga saat ini, angka kemiskinan NTB masih berada di sekitar 11,78 persen atau setara 562 ribu jiwa. Sementara kemiskinan ekstrem berada pada kisaran 2,04 persen atau sekitar 119 ribu jiwa. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga 0 persen pada tahun 2029.
“Ketahanan pangan adalah salah satu pintu penting untuk mengurangi angka kemiskinan di NTB. Program-program yang disusun dalam RAD ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia meminta peserta sosialisasi mencermati keterkaitan RAD pangan dan gizi dengan dokumen perencanaan lain, termasuk RAD SDGs dan RAD RPJMD. Hal ini penting mengingat arah perencanaan pembangunan kini bersifat top-down dan harus selaras dengan kebijakan pusat.
Iskandar juga menyampaikan bahwa penyusunan RAD ini sebelumnya berada di bidang P2M, namun kini ditangani bidang ekonomi karena terkait langsung dengan urusan pangan. Ia berharap seluruh peserta memberikan masukan, usulan, serta pertanyaan konstruktif untuk menyempurnakan dokumen RAD tersebut.
“Masukan dari Bapak-Ibu sekalian sangat penting agar dokumen ini lebih komprehensif dan benar-benar dapat menjadi dasar kuat penguatan ketahanan pangan daerah,” ucapnya.
Menutup sambutannya, Iskandar menyampaikan bahwa dirinya harus melanjutkan agenda lain terkait agro-maritim di Dinas Perindustrian yang juga berkaitan dengan ketahanan pangan.
