Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber pada kegiatan Lokakarya Dan Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dan Ranwal Rpjmd Teknokratik Provinsi NTB. Kegiatan yang di inisiasi oleh Indonesia-Australia Partnership SKALA NTB ini dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Bertempat di Hotel Prime Park Mataram, Senin 22 Juli 2024.
Kepala Bappeda menyampaikan penyusunan RPJMD Teknokratik yang disusun oleh Bappeda dan Rentsra Teknokratik oleh Perangkat Daerah harus berpedoman pada RPJPD dan berjalan secara paralel. Karena input RPJMD Teknokratif akan menjelaskan kegiatan PD lingkup provinsi selama 5 tahun kedepan.
“Dalam menyusun RKPD yang akan digunakan dalam KUA PPAS, menggunakan input data system dari bawah, yaitu melibatkan semua pihak terkait dari saat awal merymuskan dokumen, agar mengahsilkan dokren yang berkualitas dan memayungi apa yang seharusmnya dilakukan perangkat daerah”, ujarnya.
“Pada penyusunan RPJMD dan Renstra Teknokratik harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah bukan berdasarkan subyektifitas, karena RPJMD Teknokratik ini akan menjadi dasar penyusunan visi dan misi calon kepala daerah”, sampaikan Doktor Iswandi.
“Pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada Perda No. 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur struktur ruang dan pola ruang. Dokumen ini memuat Rencana indikatif perwujudan struktur dasar pola ruang dan dokumen ini berlaku selama 20 tahun”, lanjutnya.
Goal akhir penyusunan RPJMD adalah kita dapat membagi indikator sasaran visi RPJPD setiap 5 tahun. Adapun 5 sasaran visi tersebut adalah :
- Provinsi NTB menjadi daerah yang pendapatan perkapitanya tinggi dalam 20 tahun kedepan
- Provinsi NTB menjadi daerah dengan angka kemiskinan Nol persen dalam 20 tahun kedepan.
- Provinsi NTB menjadi daerah dengan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Pembangunan yang Berkelanjutan).
- Provinsi NTB menjadi daerah dengan daya saing dan keandalan SD. Dalam 20 tahun kedepan angka IPM minimal setara atau melebihi capaian nasional.
- Residensi terhadap perubahan iklim, ketanguhan bencana serta intensitas gas rumah kaca.
Doktor Iswandi berharap setiap Perangkat Daerah Provinsi dapat melakukan penyelasanan indikator kinerja dengan Perangkat Daerah terkait di kab/kota, agar fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evalausi pembangunan dapat berjalan dengan baik.
