Rapat koordinasi review draft dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 22 November 2019 bertempat di Kantor BAPPEDA Provinsi NTB. Kegiatan ini untuk membahas progres penyusunan dokumen RAD PG yang telah disusun oleh Tim Penyusunan Dokumen RAD PG Provinsi NTB. Kegiatan diawali dengan penyampaian hasil penyusunan draf dokumen oleh Bapak Alfian Pujian Hadi selaku Tim Penyusun dan disampaikan kepada Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi. Ada beberapa point terkait hasil diskusi draf dokumen RAD PG NTB diantaranya;

• Penyusunan RAD PG provinsi mengacu pada pereturan Bappenas No 1 tahun 2018 yang mengatur tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang mana terdapat 17 indikator outcome yang akan di evaluasi
• Keberhasilan pelaksanaan RAD-PG NTB akan terpantau melalui indikator-indikator outcome dan output yang telah disepakati oleh OPD terkait.
• Unsur katehanan pangan dan gizi menjadi leading dari RAD PG
• RAD PG Provinsi menjadi payung dari program dan kegiatan OPD dalam menyeselsaikan masalah sosil masyarakat seperti stunting, kerawanan pangan, disabilitas, gender, perubahan iklim
• Adanya perbedaan wewenang antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terkait pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD yang mempengaruhi terhadap indikator outcome RAD PG NTB, sehingga peran BAPPEDA Provinsi sebagi penyambung melalui rapat-rapat koordinasi.
• Indikator penilaian kinerja RAD PG Provinsi tidak bisa sepenuhnya mengikuti indikator Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) dikarenakan kondisi sosial yang beragam antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya sehingga perlu penyesuaian program kegiatan OPD untuk mencapai outcome RAN PG

Menurut Bapak L. Hasbulwadi M.Pd selaku Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya BAPPEDA Provinsi NTB, bahwasanya draf dokumen RAD PG yang telah tersusun oleh Tim penyusun sudah cukup baik dengan progres baik dan sudah mengacu pada Permen Bappenas terbaru. Proses kolaborasi antar pemerintah dan NGO seperti Lembaga Transform dan lembaga lainnya sangat membatu pemerintah derah dalam perencanaan dan program pemberdayaan guna mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat NTB. Dalam kegiatan ini hadir juga Bapak Husnul Maad selaku Country Programme Manager, SNV - Netherlands Development Organization yang memberikan pandangannya terkait kondisi RAD PG di daerah lainnya. Yang mana pemerintah daerah lainnya juga  menghadapi permasalahan yang sama yaitu tidak bisa terimplementasi sepenuhya indikator RAN PG di dalam RAD PG sehingga disini kita bisa membangun koordinasi dan konsolidasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini BAPPENAS untuk mencari solusi bersama tanpa mengurangi nawacita RAN PG itu sendiri. Direktur Transform Bapak Suyono menambahkan bahwasanya RAD PG Provinsi memiliki warna yang cukup menarik dengan memasukan isu gender, inklusi sosial, disabilitas dan perubahan iklim serta stunting sebagai pendukung dokumen RAD PG. Tahun ini Transform bersama Lembaga Konsepsi telah melakukan study terkait GESI di beberapa kabupaten/kota di NTB melalui survey dan FGD bersama OPD terkait di masing-masing kabupaten/kota di NTB untuk memotret kondisi lapangan dan kebijakan serta perencanaan dari dari masing-masing pemerintah daerah.

Rencana tindak lanjut

• Dilakukan koordinasi kembali ke beberapa OPD terkait data tambahan untuk melengkapi indikator kinerja RAD PG di beberapa OPD yang masih belum terisi
• Masih adanya ruang untuk melibatkan beberapa unsur OPD lainnya terutama perwakilan Kementerian pusat di daerah yang memiliki program kegiatan untuk memperkaya dokumen RAD PG NTB
• Dilakukan sidang pleno tahap II pada minggu I bulan Desember 2019 dengan mengundang seluruh OPD terkait untuk memferivikasi sekaligus mempung berbagai masukan terkait  target indikator OPD untuk penyempurnaan RAD PG Provinsi
• Tim penyusun melakukan koordinasi dan konsolidasi ke Biro Hukum Provinsi NTB terkait draf RAD PG yang sudah ada dan Draft Pergubnya