Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., memimpin Rapat Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Triwulan IV Tahun 2025 sekaligus penajaman program penanggulangan kemiskinan Tahun 2026. Rapat ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Tim Ahli Percepatan Pembangunan, BPKP, BPS, Inspektorat, hingga Bappeda kabupaten/kota se-NTB. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian program serta memperkuat koordinasi kebijakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara lebih terarah.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa angka kemiskinan di NTB terus menunjukkan tren penurunan. Hingga September 2025, kemiskinan absolut tercatat turun sekitar 0,4 persen, dan dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 2,4 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui berbagai program intervensi yang menyasar langsung masyarakat miskin, termasuk penguatan program Desa Berdaya Transformatif, bantuan berbasis keluarga, serta dukungan pembangunan desa.

Kepala Bappeda menekankan pentingnya penguatan data dan kolaborasi lintas sektor agar program penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran. Penanganan kemiskinan harus berbasis indikator yang jelas dan merujuk pada data resmi, sehingga setiap intervensi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan verifikasi data penerima manfaat untuk memastikan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi berjalan efektif.

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk intervensi di 40 Desa Berdaya Transformatif yang fokus pada peningkatan mata pencaharian masyarakat dan penguatan ekonomi keluarga. Program ini akan didukung oleh pendampingan intensif serta kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Melalui sinergi tersebut, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di NTB dapat semakin terakselerasi dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.