Mataram, 16 April 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Kegiatan strategis yang berlangsung selama tiga hari sejak 14 hingga 16 April 2026 ini menjadi forum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Provinsi NTB menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Peserta yang terlibat berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat.
Musrenbang RKPD 2027 mengusung tema:
“Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Ekosistem Industri Agromaritim serta Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”
Tema tersebut selaras dengan arah pembangunan NTB yang menempatkan desa sebagai basis utama transformasi ekonomi dan sosial.
Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat intervensi pembangunan berbasis desa. Pada tahun 2026, tercatat alokasi anggaran sebesar Rp450,04 miliar telah digelontorkan untuk 841 desa/kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, dalam arahannya, Gubernur NTB menekankan pentingnya orkestrasi pembangunan melalui tiga pilar utama “NTB Makmur Mendunia”, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Ketiga pilar ini didukung oleh berbagai program unggulan seperti Desa Berdaya, NTB Agro Maritim, hingga penguatan pariwisata berkualitas.
Data menunjukkan tren positif penurunan angka kemiskinan di NTB, dari 13,68 persen pada 2022 menjadi 11,38 persen pada 2025. Hal ini menjadi indikator bahwa intervensi pembangunan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang lebih optimal.
Ketua DPRD Provinsi NTB dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum strategis untuk menyelaraskan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politis dalam perencanaan pembangunan.
DPRD NTB turut memberikan kontribusi melalui pokok-pokok pikiran yang dihimpun dari aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut difokuskan pada delapan prioritas utama, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan infrastruktur dan konektivitas, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya menjadikan desa sebagai pusat pembangunan, mengingat desa merupakan basis persoalan sekaligus potensi terbesar daerah, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Melalui forum Musrenbang ini, dihasilkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya strategi pelaksanaan program unggulan tahun 2027, kesepakatan terhadap indikator makro pembangunan, serta arah kebijakan dan prioritas program yang akan dituangkan dalam RKPD 2027.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai orkestrator pembangunan yang memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
Seluruh pihak diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama guna mewujudkan NTB yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.