Nusa Tenggara Barat – Pemerintah Provinsi NTB melalui Bappeda NTB di dukung Program SKALA NTB menyelenggarakan Lokakarya SEPAKAT yang dibuka oleh Kepala Bidang P2EPD Bappeda NTB, Firmansyah, S.Hut., M.sI. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat pemanfaatan data sosial ekonomi untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi SEPAKAT menjadi instrumen strategis dalam mendukung perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan. Data yang akurat, terpadu, dan berbasis individu serta keluarga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program, khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrem, pemenuhan layanan dasar, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Lokakarya ini kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kementerian PPN/Bappenas mengenai pembangunan inklusif. Dalam sesi tersebut ditegaskan bahwa pembangunan inklusif merupakan pendekatan yang memastikan seluruh Masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dapat mengakses layanan dasar dan berpartisipasi dalam pembangunan tanpa hambatan .

Sementara itu, Bappenas juga menyoroti bahwa tantangan utama pembangunan saat ini meliputi keterbatasan akses layanan, kesenjangan ekonomi, serta belum optimalnya pemanfaatan data. Oleh karena itu, integrasi data dan pengambilan keputusan berbasis bukti menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Melalui lokakarya ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di NTB semakin memperkuat komitmen dalam menggunakan data sebagai dasar kebijakan, sekaligus memastikan bahwa setiap program pembangunan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.