Rabu 21 Juli 2021, Dalam rangka optimalisasi upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di daerah, Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI melakukan Pembahasan Desk Terakhir Penerapan SPM Bidang PUPR Tahun 2020 dan pengintegrasian SPM bidang PUPR dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 Diikuti Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bersama Kasubbid Infrastruktur PU dan Pemukiman Bappeda Provinsi NTB dan seluruh perwakilan daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam sambutannya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Iwan Kurniawan, ST,MM. menyampaikan tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana dan Pelaksanaan harus dilaporkan oleh masing-masing daerah untuk kemudian dimonitoring dan dievaluasi.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
