Dalam rangka sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat antara Pemerintah dan Non Pemerintah, Bappeda Povinsi Nusa Tengara Barat menyelenggarakan Workshop Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di Hotel Jayakarta 8 – 9 Oktober 2014. Peserta Worksop sebanyak 80 orang yang terdiri dari SKPD Provinsi, Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota dan Perwakilan Lembaga Donor dan NGO.
Kegiatan ini di buka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST.,MUM. Dalam hal ini beliau menyampaikan Sambutan Kepala Bappeda Provinsi NTB tentang ketersediaan Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, serta Sumber Dana yang memadai merupakan suatu keharusan dalam terlaksananya proses pembangunan yang berkesinambungan guna terciptanya proses pembangunan ekonomi yang baik sesuai harapan. Tantangan Utama yang di hadapi suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang ada adalah Funding Gaps antara kebutuhan investasi dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan/dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Provinsi NTB dengan ketersediaan dana pembangunan yang jumlahnya sangat terbatas sangat dirasakan sebagai salah satu kendala dalam percepatan pencapaian program pembangunan daerah, seperti yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah, baik jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Kemitraan dengan pihak luar Pemerintah, seperti Swasta, NGO, Lembaga Donor, dan juga masyarakat dalam mensukseskan pembangunan daerah merupakan sebuah solusi dalam menhadapai tantangan funding gaps dimaksud. Workshop Kerjasama Pemerintah dan Swasta ini, yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, di hajatkan sebagai ikhtiar untuk meningkatkan keterpaduan dan keserasian, serta dapat terjalin simbiosis mutualisme dalam kebersamaan semua pihak dalam rangka membangun Nusa Tenggara Barat. Dalam penyampaiannya beliau juga menginginkan adanya Sekretariat Bersama untuk memperbaiki pengelolaan daerah guna menghadirkan perencanaan yang baik.
