Jakarta, 2 Oktober 2018. Ibu Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah didampingi Staff Ahli Ir. Hartina, Kepala BAPPEDA Provinsi NTB Bapak Ir. Ridwah Syah, M.Sc, MM., MTP, Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Provinsi NTB, Ibu Nuryanti Tadjuddin, SE, MM, Kasubid Pangan dan Pertanian BAPPEDA Provinsi NTB Bapak L. Suryadi, SP.,MM., TIM PAKAR dan Staff Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah (TKPKD) menemui Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto di Gegung TNP2K, Jakarta.
Pertemuan ini dalam rangka mencari formula untuk menurunkan angka kemiskinan di NTB. “Kami datang kemari untuk mencari formula untuk menurunkan kemiskinan” kata Wagub dalam pengantar pertemuan di Gedung TNP2K. “Apalagi pasca gempa di NTB memberikan kenaikan angka kemiskinan yang signifikan” lanjutnya.
“Kami juga ingin memastikan program Presiden RI di NTB untuk recovery rumah yang sudah dijanjikan, dan kami berharap janji tersebut dapat terealisasi karena validasi data sudah hampir rampung” papar Bu Rohmi. Ia melanjutkan “Kami sendiri di Pemerintah Provinsi sudah menganggarkan, namun kami juga berharap ada tambahan dari Pemerintah Pusat.”
Senada dengan Bu Rohmi, Kepala BAPPEDA Provinsi NTB mengatakan bahwa kondisi sebelum Gempa posisi kemiskinan di NTB menurut data BAPENAS 14,75%, dan setelah Gempa naik menjadi 15.88%, bahkan proyeksi BAPPENAS kalau kemiskinan di NTB akan naik sebesar 15.62% ditahun 2020 dan 15.39% di tahun 2021. Sektor yang paling terkena dampak adalah Pendidikan dan permukiman serta, kesehatan dan pariwisata. Sehingga pemerintah pusat perlu melakukan pendampingan kepada NTB khusus dalam mengentaskan kemiskinan kedepan, target NTB adalah menurunkan 1 digit kemiskinan.
“Kami berharap TNP2K menggandeng semua kementrian untuk turut serta membantu NTB dalam mengentaskan kemiskinan”, tambahnya.
Ibu Nuryanti sekalu Kabid Ekonomi juga menambahkan bahwa terkait dengan kebijakan penanganan kemiskinan, Pprogram prioritas kemiskinan dapat didorong dan dukungan dari TNP2K karena dengan program-program ini menjadi trauma healing sendiri. Saat ini program kami sudah menyentuh 100 desa dari dana yanga kami miliki dari 900an desa di NTB.
Menanggapi hal tersebut Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto mengatakan bahwa meskipun bencana di NTB bukan merupakan bencana nasional, namun pemerintah pusat tetap akan memberikan perhatian kepada NTB. Bantuan itu diberikan bukan sebagai pengganti rumah, namun sebagai stimulus sehingga membangunnya seperti di Jogya dengan konsep pemberdayaan masyarakat.
Arahan Presiden memang tidak ada huntara, Harapannya agar proses pembangunan rumah permanen cepat dilaksanakan, namun karena berjalannya waktu mulai dari pembersihan puing-puing banangunan dan lain-lain proses ini menjadi terhambat. Namun pemerintah pusat akan tetap komitmen untuk membantu NTB dalam proses recovery pasca bencana, dan akan mendampingi NTB dalam menurunkan angka kemiskinan.
