Sekretaris Bappeda NTB, Dr. Mahjulan jadi narasumber dalam Forum Perangkat Daerah Percepatan Realisasi Investasi di Provinsi NTB. Diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kegiatan ini dihadiri DPMPTSP dari Kabupaten/Kota, OPD lainnya terkait investasi dan akademisi.
Dr. Firmansyah dari Universitas Mataram sebagai narasumber pertama menyampaikan jika NTB ingin industrinya naik kelas, maka kita perlu bicara tentang kawasan industri. “Untuk mencapainya, paling tidak terdapat empat hal yang perlu dilakukan atau dibenahi” ujarnya. Pemetaan dan penjelasan lokasi investasi yang clear and clean, perluas dampak investasi bagi ekonomi lokal, peyiapan portofolio bisnis lokal (perusahaan lokal) untuk bermitra dengan investor luar (FDI), dan tata kelola kelembagaan kawasan strategis.
Terkait dampak UU Cipta Kerja terhadap investasi Dr. Firmansyah belum dapat sampaikan, karena UU ini baru saja ada. Namun paling tidak, dari berbagai tulisan pakar hukum disebutkan bahwa UU ini berorientasi untuk mempermudah proses investasi di Indonesia. Untuk hal ini, ia berpesan, pemerintah tetap perlu berhati-hati pada investor abal-abal. Untuk mempercepat proses investasi bisa dilakukan dengan memperbanyak SDM, namun jangan mengurangi rangkaian prosedur” ujarnya.
Selanjutnya, Sekretaris Bappeda NTB, Dr. Mahjulan menyampaikan, tahun ini pola pelaksanaan forum perangkat daerah berubah. Jika biasanya dilakukan di Bappeda namun sekarang dilakukan oleh OPD masing-masing. Hal ini dalam rangka untuk dapatkan informasi yang lebih banyak dan komprehensif dari setiap sektor. Sekaligus sebagai forum konsolidasi internal untuk rumuskan isu strategis, masalah, dan langkag-langkah untuk menyelesaikannya. “Forum ini sekaligus sebagai wadah untuk menyatukan persepsi antara OPD di provinsi dengan kab/kota serta menyiapkan bahan-bahan usulan yang akan disampaikan ke pusat” tandasnya.
“Kunci pencapaian tujuan pembangunan juga membutuhkan dukungan pentahelix sehingga peran mitra sangat signifikan dalam support pembangunan NTB” ujarnya.
Terkait investasi, NTB punya tujuh sebaran kawasan yang potensial. Bandar Kayangan Global Hub, Rinjani Unesco Global Geopark, Samota, Sakosa, KEK Mandalika, AMNT Smelter, dan Sumbawa Timur Mining. Mengutip apa yang pernah disampaikan kepala daerah, Mahjulan menyampaikan “NTB jangan lagi ekspor bahan mentah. Oleh karena itu perlu diusahakan bersama agar smelter sebagai pusat pengolahan bahan tambang segera selesai di tahun 2023” ujarnya.
Sementara itu, untuk DPMPMTSP, terdapat lima peran strategis dalam pembangunan di NTB. “Salah satunya yang menjadi perhatian kita bersama adalah mendorong kemudahan perizinan berusaha bagi UMKM” tegasnya. Hal ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan karena melihat situasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang naik signifikan, namun masih didominasi oleh sektor tambang.
Menutup sesi panel, sebagai narasumber terakhir, Kepala DPMPTSP NTB, Ir. Mohammad Rum, MT. sampaikan bahwa realisasi investasi NTB tahun 2022, telah melampaui target nasional dan RPJMD. Untuk mempertahankan dan meningkatkannya, paling tidak ada tiga yang perlu diusahakan daerah karena menjadi perhatian investor. kepastian hukum investasi, keamanan dan kenyamanan, dan terjaminnya break event point (BEP).
Hampir sama dengan yang disebutkan Dr. Mahjulan. M.Rum sampaikan beberapa lokasi yang memiliki peluang investasi ditahun 2023, yaitu; Gili tramena, Global huub, (KLU), Teluk Mekaki, Pelabuhan Niaga Teluk Santong, Pabrik Tepung Tapioka Lunyuk, KEK Mandalika, Kereta Gantung Karang Sidemen, Sekaroh, Tiga Gili Lombok Timur (Gili Petagan, Bidara, dan Kondo), Sumba Timur Mining, Smelter KSB, Bandara Tano, Pulau kelapa dan Gili banta. “Oleh karena itu, target realisasi investasi NTB tahun 2023 ditetapkan 22T” ujarnya menutup paparan.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
