TEMU KOORDINASI BAPPEDA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si membuka acara Temu Konsultasi Bappeda se-Provinsi  NTB  pada Senin (11/01) yang bertempat di Ruang Rapat Geopark Bappeda. Adapun pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang Arah dan Kebijakan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021-2022.

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan  yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Periode 2019 – 2023, antara lain :

  1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid dengan strategi : a.) Penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 ; b.) Jaring Pengaman Sosial (JPS); c.) Penanganan dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19.
  2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi dengan strategi : a.) Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi , serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta; b.)Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata; c.) Mengembangkan industri olahan dan alat mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan  dengan pola kemitraan; d.) Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi , terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
  3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi , dengan strategi; a.) Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah; b.) Mendorong pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat; c.)Memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha serta d.) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kepala Bappeda Provinsi NTB juga menyampaikan pentingnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di NTB untuk efektivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Disampaikan bahwa pentingnya perencanaan wilayah untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut serta lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan wilayah setidaknya memerlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan; (2) Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun diperkirakan akan muncul pada masa akan datang; (3) proyeksikan berbagai variable terkait, baik bersifat controllable (dapat dikendalikan) maupun non-controllable (di luar jangkauan pengendalian); (4) Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur; (5) Mencari dan mengevaluasi alternatif untuk mencapai sasaran, perlu diperhatikan keterbatasan dan faktor produksi yang tersedia; (6) Memilih alternatif terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung; (7) Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan; dan (8) Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB juga menyampaikan rancangan komitmen bersama untuk NTB Tahun 2022-2023 kepada kepala Bappeda se – NTB dalam rangka pencapaian program-program unggulan seperti : Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Air Bersih untuk Semua, NTB Terkoneksi, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), Jamban Keluarga (BASNO/BABS), Revitalisasi Posyandu, Rumah Layak Huni, PAUD Holistik Integratif, Zero Waste dan Bank Sampah, Melawan Kemiskinan dari Desa (Penanggulangan Kemiskinan), Pertanian Modern/Lestari, KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), Bumdes Maju/Mahadesa, Ramah Investasi, Penataan Desa  Wisata, Industri Alat & Mesin, UMKM Bersaing, Bela Beli Produk Lokal, Kampung Madani dan Sehat serta Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid).

Selain itu juga dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB, Dr. Mahjulan, SP.,MP menyampaikan beberapa arahan mengenai penyusunan/revisi RPJMD periodesasi 2021-2026 bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pilkada serentak dan Kab/Kota yang akan melakukan Perubahan RPJMD dengan mengacu kepada amanat Permendagri 90 Tahun 2019. Dimana dalam hal ini fungsi utama Provinsi (Bappeda Provinsi NTB)  sesuai amanat Permendagri no 86 tahun 2017 antara lain melakukan: 1.) Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota; 2.) Evaluasi Rancangan Akhir Ranperda RPJMD Kabupaten/Kota; 3.) Validasi KLHS RPJMD Kabupaten/Kota.

#NTBTangguhDanMantap

#NTBBersihDanMelayani

#NTBSehatDanCerdas

#NTBAsriDanLestari

#NTBSejahteraDanMandiri

#NTBAmanDanBerkah