Susun Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Akan jadi acuan dalam RPD NTB

Kepala Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam Iskandar Zulkarnain, ST., M.Si sampaikan sambutan dalam acara Pembahasan Draft Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat. Merupakan kerjasama antara Bappeda NTB, Konsepsi dan Islamic Relief. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Lombok Astoria, 28 Februari 2023.

Dimoderatori oleh Ir. Budi Waluyo, MM dari Bappeda NTB. Budi sampaikan bahwa proses penyusunan dokumen ini telah dimulai sejak bulan januari tahun 2023. “Kami harapkan dokumen ini dapat diimplementasikan dalam RPD yang memang menjadi konsen kami di Bappeda NTB”.

Selanjutnya Iskandar Zukarnain dalam sambutannya sampaikan kegiatan Pemerintah Provinsi belakangan ini, intens laksanakan Forum Perangkat Daerah. Bertujuan untuk susun susbtansi Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 atau RPJMD transisi, dokumen ini akan digunakan pejabat Gubernur selama tahun 2024-2026.

“Dalam penyusunannya, salah satu acuan kami adalah climate change” Ujarnya. Situasi iklim saat ini adalah hal yang sangat diatensi oleh Pemerintah Daerah NTB. Oleh karena itu, di dalam RPD yang disusun NTB terdapat tiga pilar pembangunan utama, salah satunya adalah pembangunan lingkungan. Capaian dari pilar ini akan diukur dengan beberepa indikator, antara lain; indikator daya dukung lingkungan, IKLH, indeks resiko bencana, indeks pelayanan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB. Menurutnya Isu-isu perubahan lingkungan juga dapatkan atensi penuh dari DLHK. Hal ini karena DLHK juga adalah dinas teknis terkait yang memegang Amanah pada kelestarian lingkungan.

“Namun Bappeda sebagai OPD yang bertugas untuk lakukan koordinasi lintas sektor terkait isu strategis, juga akan menyiapkan sekretariat perubahan iklim,” tambahnya.  Menurutnya kerjasama ini tetap harus dilakukan secara maksimal. Salah-satunya dengan menyelesaikan penginputan data pada aplikasi aksara oleh OPD terkait di tingkat Provinsi. “Setelah OPD ini, kami akan ekspansi ke kabupaten/kota” Ujarnya.

Menurut Bappenas RI yang menginisiasi Aplikasi ini. Aksara adalah platform untuk mencatat pelaksanaan rendah karbon (PRK) dan ketahanan iklim (PBI) secara transparan, akurat, komprehensif, konsisten, dan terintegrasi. “Aplikasi ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu baseline data dalam susun dokumen pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim” imbuhnya.

Sementara itu Nanang Dirja CD pada Islamic Relief Indonesia sampaikan Harapan, untuk NTB bisa menjadi provinsi kesembilan yang terapkan rencana rendah karbon dan berketahanan iklim di Indonesia. Menurutnya Islamic Relief terlibat dalam proses penyusunan dokumen dan isu lingkungan lainnya karena merasa kondisi Bumi semakin. “Setiap tahun Indonesia alami kerugian 115 T kerugian dari sektor pertanian, pangan, air dan Kesehatan” ujarnya mengutip data rilis Bappenas RI. “Ini lebih besar dari prediksi kebencanaan, 30 T hingga 50T setiap tahunnya” tambahnya mengutip data BNPB. “Pembangunan rendah karbon adalah suatu metode, untuk capai keseimbangan tiga hal, pertumbuhan  lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial” ujarnya menutup sambutan (Id)

#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah