1xbet supertotobet

Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Pariwisata Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok-Sumbawa

Mataram (2/10/18) Pasca gempa bumi Lombok yang berkekuatan 7 SR pada Minggu (5/8), pariwisata Lombok diharapkan bisa segera bangkit kembali, karena itu Bappeda Provinsi NTB menggelar rapat percepatan dalam rangka membahas Strategi Pemulihan Ekonomi Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi Lombok-Sumbawa sebagai upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi khususnya sektor pariwisata yang berimplikasi pada sektor-sektor lainnya, dengan fokus Pemulihan SDM  dan Kelembagaan, Pemulihan Destinasi Terdampak Bencana, dan Pemulihan Pemasaran Tidak Terdampak Bencana yang diselenggarakan di Ruang Rapat Samota Bappeda Provinsi NTB (28/09/18). Rapat dibuka oleh Ir Ridwansyah, M.Sc., MM., MTP selaku Kepala Bappeda Provinsi NTB dan selanjutnya rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda, Nuryanti, SE., ME. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Moh Faozal beserta beberapa unsur pelaku pariwisata NTB seperti Ketua Federasi Pekerja Pariwisata Mataram dan Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi NTB serta dari unsur Akademisi, Prayitno Basuki. Rapat bertujuan untuk membahas strategi percepatan pemulihan ekonomi pasca bencana gempa.

Dalam arahannya, Kepala Bappeda NTB menyampaikan sudah meminta kepada Bappenas untuk menghitung dampak gempa terhadap kondisi NTB sebagai awal perencanaan pembangunan baru di NTB, dan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam penataan kawasan wisata yang memperhatikan aspek tata ruang. Disampaikan juga bahwa Pemerintah Provinsi NTB harus berpikir tidak biasa dalam kondisi kebencanaan yang juga tidak biasa ini. Dan diharapkan hasil rapat ini dapat berkontribusi untuk menjadi indikator dalam rancangan awal RPJMD Provinsi NTB yang baru. Disamping itu, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda mengarahkan agar ada strategi jangka pendek dalam kurun waktu tiga bulan kedepan, juga strategi jangka menengah yang akan dituangkan dalam RPJMD 2019-2023.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Pariwisata NTB menyampaikan tentang prediksi dampak kerugian ekonomi pariwisata karena lesunya pariwisata pasca bencana gempa bumi Lombok. Dampak kerugian akibat bencana gempa bumi Lombok-Sumbawa diperkirakan berpotensi kehilangan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu 1 bulan (6 Agustus – 6 September 2018) sekitar 100.000 wisman. Sedangkan dampak ekonomi yang terjadi sebesar USD100 juta dengan asumsi 1 wisatawan mancanegara mengeluarkan USD1.000  per kunjungan. Untuk itu dalam pemaparannya disampaikan bahwa dalam jangka waktu 3 bulan ke depan harus ada strategi pemulihan sektor pariwisata pasca berakhirnya tanggap darurat gempa Lombok-Sumbawa serta bagaimana kedepan agar ada pembahasan detail untuk implementasi Perda Wisata Halal di Provinsi NTB. Konsep tourism di Bali dan Lombok hampir sama untuk strategi, namun UMKM di Bali lebih tangguh daripada di Lombok. Saat ini NTB bisa belajar untuk pengembangan UMKM, sekaligus untuk memperkuat branding wisata NTB. Untuk pengembangan Koperasi dan UMKM sudah dialokasikan di Kawasan Mandalika. Disebutkan pula bahwa Pemerintah Provinsi NTB perlu memperhatikan UMKM di Banyumulek, Penakak, Sukarara, Pringgasela, dan Penujak dan diperlukan pemetaan kondisi UMKM yang ada sehingga dapat diselamatkan. Untuk Desa Wisata sudah ada bantuan dari Bappenas untuk menata kawasan wisata di Desa, dan perlu dilakukan pembahasan khusus.

Trauma healing diperlukan dalam memulihkan kondisi  psikologis  masyarakat, pelaku  wisata, dan industry. Untuk pemulihan SDM dan kelembagaan pariwisata akan dilakukan trauma healing kepada 1.500  orang SDM Pariwisata di 3 lokasi (Senggigi, Gili Tramena dan  Sembalun). Trauma healing juga akan dilakukan kepada 300 orang masyarakat di destinasi wisata Tete Batu dan pengembangan desa wisata di Bilebante dan Rambitan. Sedangkan di sektor Industri akan dilakukan relaksasi di bidang keuangan sampai dengan bulan  Desember 2018 dengan mendapatkan fasilitas tidak membayar bunga dan angsuran pinjaman, serta tambahan  modal usaha. Demikian juga dengan relaksasi di utilitas  dasar, seperti Air, Listrik, dan Telepon.

Strategi pemulihan destinasi terdampak gempa meliputi kegiatan pendataan dan  pendukungan yang  sudah dibagi menjadi 4  klaster untuk perbaikan  3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas) terdampak. Pada aspek Atraksi akan dilakukan rehabilitasi kerusakan  terumbu karang di 3 Gili dan jalur trekking  Rinjani melalui koordinasi dengan K/L Terkait. Sedangkan pada aspek Aksesibilitas akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dermaga dan terminal  penyeberangan melalui koordinasi dengan K/L  terkait, hal ini perlu ditingkatkan terutama peningkatan kualitas angkutan umum di sektor transportasi, yang menjadi domain Dinas Perhubungan. Dari Bil, Terminal Mandalika, dan Pelabuhan Lembar, masih belum terkoneksi dengan baik. Dan untuk aspek Amenitas akan dilakukan rehabilitasi dan  rekonstruksi pasar seni, homestay, lampu jalan,  infrastruktur dasar di 3 Gili melalui koordinasi  dengan K/L Terkait. Kementerian Pariwisata sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sarana prasarana di kawasan 3 Gili dan lainnya.

Pada tahap pemulihan pemasaran tidak terdampak bencana, dilakukan Strategi Promosi  Destinasi Tidak Terdampak yang mengintensifkan promosi  dengan strategi BAS (Branding, Advertising, Selling).  Untuk aspek Branding, akan dilakukan branding “NTB  Bangkit” dan Trending Topic #Welcometosailmoyotambora2018. Dan untuk aspek Advertising akan dilakukan penayangan iklan di  media elektronik,  website dan sosial  media. Penayangan iklan  media dalam dan  luar ruang juga kan dilakukan, serta pembuatan berbagai  produk promosi dan  official merchandise. Sedangkan pada tahap Selling akan dilakukan Famtrip dari 6 kota di dalam  negeri dan 12 negara di luar  negeri, Event (sport, art and culture, dan social and environment) serta Roadshow ke 6 kota dalam  negeri dan 8 negara luar  negeri.

Sebagai kesimpulan dan tindak lanjut rapat, Dinas Pariwisata akan mengintensifkan FGD Implementasi Perda Wisata Halal (FGD Desa Wisata dan FGD Wisata Halal), Perda Wisata Halal perlu diturunkan menjadi Juklak/juknis berdasarkan Peraturan Gubernur, serta mengusulkan indikator baru dalam RPJMD yaitu rasio sektor pariwisata terhadap PDRB NTB dan laju jumlah tenaga kerja dalam sektor pariwisata.  Desa Wisata perlu ditata kembali untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat selama 5 tahun ke depan. Target sebanyak 100 Desa Wisata yang akan dibangun. Perlu dilakukan integrasi pertanian, peternakan, koperasi dan UMKM dengan kawasan pariwisata KEK Mandalika. Souvenir-souvenir yang beredar sebagian besar belum merupakan produk lokal, sehingga perlu dilakukan upaya nyata untuk menghidupkan kembali ekonomi lokal yang memiliki daya saing. Serta mendorong MICE tingkat Nasional untuk dilaksanakan di NTB. (lady tania)WhatsApp Image 2018-10-02 at 16.04.12 WhatsApp Image 2018-10-02 at 16.04.13 WhatsApp Image 2018-10-02 at 16.04.14 WhatsApp Image 2018-10-02 at 16.04.17