Iwan Susanto Purwahyo, SKM. MPA Fungsional Perencana Ahli Madya sekaligus Koordinator Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten/Kota Wilayah Pulau Sumbawa Bappeda NTB menjadi narasumber dalam sharing session Vol.11 Tentang Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2022. Dilaksanakan secara hybrid dan live youtube, kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Lakey Bappeda NTB. 18 November 2022.
Iwan menyampaikan bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) adalah rebranding dari Anugerah Pangripta Nusantara yang digunakan sejak 2011 hingga tahun 2017. “Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Bappenas kepada daerah yang berhasil dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerahnya yang juga sinkron dengan pembangunan pusat” ujarnya.
“PPD bermanfaat paling tidak untuk tiga pihak, yaitu; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Non Pemerintah” ujar Iwan. Khususnya Pemerintah Daerah, hasil evaluasi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang menggunakan metode web diagram oleh pemerintah pusat, akan mendorong pembangunan daerah yang lebih terukur, akuntabel, dan inovatif serta berkelanjutan. Juga berpotensi mendapatkan DID.
Untuk PPD NTB tahun 2022, hanya ada 8 kabupaten kota yang dinilai, kurang kota mataram dan Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima menjadi kandidat untuk dinilai pemerintah pusat, dan tiga kabupaten terbaik yang kami ususlkan ke pusat, Kabupaten sumbawa, kabupaten Sumbawa Barat, dan kabupaten Lombok Barat. Harapan kami untuk tahun 2023, 10 Kabupaten/Kota bisa mengikuti PPD. Karena manfaat dari PPD ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi pembangunan di daerah.
Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau RKPD merupakan dokumen utama yang dinilai dalam kegiatan ini. Terdapat enam unsur utama yang diperhatikan dalam dokumen; permasalahan daerah, kerangka makro, sasaran pembangunan daerah dan tema, prioritas daerah, program prioritas daerah, program nomenklatur daerah dan inovasi, dan penganggaran.
Setelah pemaparan, selanjutnya diskusi berjalan aktif. Lalu Hery Dwi Praja dari Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan apresiasi atas diadakannya sharing session. Memang kami berharap kegiatan apapun yang diikuti Provinsi di Pusat untuk disampaikan pada Kabupaten/Kota. “Kami berharap ada rencana aksi PPD, agar 24 indikator dapat terpenuhi” ujarnya. Iwan menyampaikan bahwa ada banyak Rencana Aksi yang sudah dibuat tematik. “Kalau misalnya kolaborasi, muaranya adalah kemiskinan, jadi tidak perlu ada rencana aksi khusus, lebih baik kita optimalkan tim yang sudah ada” ujarnya.
Selanjutnya, Bappeda NTB akan berkoordinasi lagi dengan Pusat, bagaimana menggunakan web diagram. Hal ini disepakati oleh Ismail, Fungsional Perencana Ahli Muda, hal ini agar tim penilai teknis provinsi dapat bekerja secara obyektif. Selain itu menurutnya juga, diperlukan pedoman dan standar yang tetap.
