TKPKD

TKPKD Slide

PROFIL || BERITA || KALENDER || GALLERY || PETA KEMISKINAN || LOKUS INTERVENSI || DOWNLOAD


Tentang TKPKD

Selain mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, Keputusan Presiden nomor 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah , atau TKPKD) di tingkat provinsi dan kabupaten. TPKPD menjangkau seluruh sektor dan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota untuk melaksanakan upaya pengurangan kemiskinan di setiap tingkat di daerah masing-masing. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPKD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010.                    

Tugas dan tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab TKPKD adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan upaya koordinasi penanggulangan kemiskinan regional (provinsi, kabupaten dan kota);
  2. Mengontrol implementasi regional pengentasan kemiskinan (provinsi, kabupaten dan kota).

Keanggotaan

Keanggotaan TKPKD regional (provinsi, kabupaten dan kota) terdiri dari unsur-unsur dari pemerintah, masyarakat, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengentasan kemiskinan di tingkat regional (provinsi, kabupaten, dan kota).

Komposisi keanggotaan TKPKD regional (provinsi, kabupaten dan kota) adalah sebagai berikut:

Penanggung jawab: Kepala Daerah (Gubernur / Bupati / Walikota)

Ketua: Deputi Kepala Daerah (Wakil Gubernur / Wakil Bupati / Wakil Walikota)

Wakil Ketua: Sekretaris Daerah

Sekretaris: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi ( Bappeda )

Wakil Sekretaris: Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Provinsi ( BPMD )

Anggota:

  1. Pemberdayaan Dinas Provinsi Komunitas ( Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah , atau BPMD)
  2. Layanan Pekerjaan Umum
  3. Departemen Demografi
  4. Departemen Layanan Sosial
  5. Badan Komunikasi dan Informasi
  6. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
  7. Inspektorat Daerah
  8. Sekretariat Daerah
  9. Badan Pusat Statistik (BPS, BPS Daerah)
  10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMN)
  11. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  12. Perusahaan Swasta Lokal
  13. Unit Kerja Regional Lainnya
  14. Universitas / Institusi Pendidikan Tinggi setempat
  15. Bisnis
  16. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan lainnya

Penugasan tugas, komposisi keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pendanaan TKPKD diatur oleh Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010.

Struktur Organisasi

TKPKD diharapkan dapat melakukan tugas-tugas implementasi berikut:

  1. Mendorong proses perencanaan dan penganggaran agar anggaran yang efektif untuk pengentasan kemiskinan dapat dihasilkan.
  2. Melaksanakan koordinasi regional dan kegiatan pemantauan dalam program pengentasan kemiskinan.
  3. Menyerahkan laporan hasil rapat koordinasi TKPKD minimal tiga kali dalam setahun (Pasal 25 Permendagri Nomor 42 Tahun 2010), dan tentang hasil upaya implementasi pengentasan kemiskinan daerah kepada Wakil Presiden, sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K) (Pasal 27 Permendagri No. 42 tahun 2010)

TNP2K menyelenggarakan berbagai pelatihan dan upaya advokasi untuk tim teknis TKPKD. Pelatihan ini bertujuan untuk memungkinkan tim teknis TKPKD melakukan hal berikut:

  1. Memantau situasi dan kondisi kemiskinan regional secara independen dan institusional;
  2. Menganalisis jumlah pengeluaran pemerintah daerah sehingga efektif untuk pengentasan kemiskinan (anggaran negara bagian dan daerah); dan
  3. Mengkoordinasikan implementasi dan kontrol program pengentasan kemiskinan regional

PROFIL || BERITA || KALENDER || GALLERY || PETA KEMISKINAN || LOKUS INTERVENSI || DOWNLOAD