Koordinator Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten/Kota Wilayah Pulau Lombok Bappeda NTB, Taufiq Hari Suryanto, SKM sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen UNICEF NTB tahun 2022 melakukan perjalanan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu terhadap pelaksanaan program “Komunikasi Resiko dan Pelibatan Masyarakat dan Anak” (RCCE) PKBI. Dilaksanakan bersama Tim Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Dikbud dan Dinkes, kegiatan ini berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 15 hingga16 November 2022, di Kabupaten Sumbawa.
Taufiq dalam sambutannya di kantor Bappeda Kabupaten Sumbawa menyampaikan tujuan dari monev. Selain melihat efektifitas implementasi program, juga memvalidasi kesesuaian antara dokumen perencanaan program dengan pelaksanaanya juga melakukan analisis dukungan dan kebutuhan oleh OPD pelaksana. “Saat ini Kab. Sumbawa sudah menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA)”, ujar taufiq menambahkan. Oleh karena itu bagi NTB, untuk menuju Provinsi layak anak masih ada tiga Kabupaten yang belum yaitu KLU, Lombok Tengah dan KSB.
“Program kerjasama Pemerintah RI dan UNICEF bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan pemenuhan hak hak anak seperti perlindungan anak, dan lain sebagainya” jelas Taufiq. Oleh karena itu, tidak hanya RCCE, UNICEF juga memberikan dukungan pada banyak kegiatan lainnya. Terkait gizi, terdapat program PGBT yang sebelumnya ditangani oleh Sobat, untuk tahun ini langsung ditangani oleh Konsultan Gizi UNICEF sendiri. Sementara itu di sektor kesehatan KIA dan Imunisasi dilaksanakan bersama IAKMI. Untuk sektor sanitasi air bersih atau WASH dilakukan bersama mitra YKMI dan Mitra Samya. YKMI fokus pada WASH kebencanaan dan Mitra Samya pada WASH Reguler. Perlindungan anak dengan mitra pihak ke-3 yaitu LPA. Dan untuk PKBI menggunakan pendekatan crosscutting, multi sistem masuk ke semua program di masing-masing mitra pihak ke-3. Dalam pelaksanaan programnya terdapat berbagai rapat yang dilakukan, antara lain; rapat koordinasi triwulan, rapat koordinasi teknis daerah (rakortekda), rapat koordinasi manajemen daerah (rakormanda) dan terakhir rapat koordinasi manajemen pusat (rakormanpus).
Pada kesempatan ini, Plh. Kepala Bappeda Kab. Sumbawa juga menyampaikan mengenai pentingnya kolaborasi multi-pihak sesuai dengan teori pentahelix. Selain itu, ia juga menyampaikan kasus persoalan anak yang masih tinggi di Sumbawa, “Ini merupakan tantangan bersama dan perlu dikaji lebih dalam, persoalannya seperti apa sehingga dapat menemukan treatment yang cocok”, ujarnya. Selain itu menurutnya teknologi dan industrialisasi capacity perlu dibangun di seluruh masyarakat, “bagaiamana cara mendorong UMKM” ujarnya. Terkait agenda joint monitoring yang akan dilakukan besok, beliau berharap agar tim monev menyampaikan kondisi apa adanya, “agar kita dapat melakukan perbaikan” tutupnya.
Saat ini Provinsi NTB merupakan provinsi pertama yang sudah melakukan deklarasi 3 pilar STBM. Oleh karena itu NTB akan tetap berkomitmen melanjutkan dukungan yang diberikan oleh UNICEF, termasuk percepatan penurunan stunting, percepatan akses sanitasi layak dan provinsi layak anak (provila), terang Taufiq menutup pertemuan.
Penulis: Yatni Khais.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
