Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, membuka rangkaian acara pra musrenbang dalam hal ini workshop perumusan isu strategis pembangunan daerah 2023. Dilakukan secara hybrid, kegiatan dihadiri hampir seluruh perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara barat dan Kementerian PPN/Bappenas serta Kemendagri selaku narasumber, Senin, 14 Maret 2022.
Sekda menutup pembukaannya dengan pesan “Mari berkonsolidasi dan menggalang dukungan dari pemerintah pusat”. Selanjutnya Penjelasan rangkaian musrenbang RKPD Tahun 2023 disampaikan oleh Kepada Bappeda Provinsi NTB Dr. Ir. H. Iswansi, M.Si. Mengusung tema “Sinergi Kuat, Kinerja Hebat”, salah satunya dalam menuntaskan beberapa target yang belum tercapai. Misalnya Indeks Kinerja Utama (IKU), diantara 37 indikator yang telah ditetapkan, masih ada 11 indikator yang belum tercapai. Salah satunya Misalnya Angka Harapan Hidup (AHH) karena masih tingginya angka kematian ibu dan anak. Untuk itu musrenbang RKPD 2023 harus dilakukan dengan serius dan intensif. Salah satu rangkaiannya, agenda hari ini yaitu workshop perumusan isu strategis pembangunan daerah 2023.
Sesi pertama diisi oleh tiga narasumber, dari Kementerian PPN/Bappenas, kemendagri, dan Bappeda NTB. Paparan pertama oleh Direktorat Regional II, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dari Kementerian PPN/Bappenas. Menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat akan terus mendukung pembangunan di daerah khususnya yang mendukung major project dan prioritas nasional. Untuk itu, RKPD yang disusun paling tidak harus sejalan dengan RPJMN dan RKP. Dalam menyusun rencana pembangunan, hal pertama yang pemerintah pusat lakukan adalah mengidentifikasi isu di tingkat global, nasional, dan lokal. Menentukan isu strategis ini penting karena menentukan program dan kegiatan.
Melihat ketiga isu diatas, gambaran umum kebijakan Tahun 2022 hingga Tahun 2023 mengarah pada pengendalian Covid19 dan stimulus pemulihan ekonomi. Jika dilihat dari aspek kewilayahan, pembangunan kemudian diarahkan untuk menyelesaikan isu ketimpangan wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yang terdiri dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, juga tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Untuk Nusa Tenggara, tiga arah kebijakan yang diprioritaskan pemerintah pusat yaitu; potensi wilayah di bidang pariwisata, peternakan dan perkebunan, dan mempercepat pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dua pesan penting yang disampaikan bappenas sebagai penutup paparannya. Agar usulan yang disampaikan pada forum perencanaan; Rakortekrenbang, Rakorgub, Musrenbangprov dan Musrenbangnas sejalan dengan tema RKP 2023 dengan highlight major projectnya serta isu strategis di dalam RKP dan RKPD 2023. Juga usulan-usulan yang disampiakna agar memperhatikan readiness criteria, kewenangan, pembagian peran dan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak non pemerintah (BUMN, swasta, masyarakat).
Selanjutnya, dari kemendagri. menyampaikan beberapa hal penting dalam menyusun perencanaan daerah. Berada di dalam satu tujuan, mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”. Selain itu, jika melihat undang-undang Pemerintah Daerah, diharapkan untuk selalu fokus pada kewenangannya sambil terus melakukan koordinasi. Rencana pembangunan dapat dikatakan berhasil ketika bisa mencapai peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sementara itu Badaruddin, Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda NTB menyampaikan pencapaian kita tahun 2021 rata-rata sudah diatas 90%, ini luar biasa!
Perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan, beberapa masukan, salah satunya, situasi dilematis yang dirasakan daerah saat ini. Disatu sisi daerah diharapkan untuk terus mendukung prioritas nasional namun di sisi lain dengan keluarnya kebijakan-kebijakan baru seperti UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, nilai tambah untuk daerah semakin dikurangi.
Workshop kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, dan berakhir dengan rencana tindak lanjut. Bahwa proses penyusunan RKPD masih terus berlanjut. Dengan sesi Forum Konsultasi Publik yang akan dilakukan besok, 16 maret 2022 di Hotel Lombok raya.
(Penulis: Maulida Illiyani)
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
