Rapat Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019

Mataram, 27 Februari 2019. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara menerima kunjungan dari pihak Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019. Penilaian ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2011 dengan Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara kepada Pemerintah Daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun sejak tahun 2018 penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah. Penilaian penghargaan tersebut kini lebih komprehensif dengan tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan, namun juga pencapaian pembangunan daerah.

“Daerah harus mampu memaparkan ketersediaan dukungan program daerah terhadap pengarusutamaan revolusi mental, gender, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pemerataan antarkelompok pendapatan,” ujar Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.

Berikut Kriteria dan indikator penilaiannya :

Meliputi Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penganggur, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator ketimpangan rasio gini serta Indeks Ketimpangan Wilayah.

Penilaian juga mencermati tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2019 terkait visi dan misi daerah, strategi dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah RKPD 2019 dengan sasaran prioritas nasional RKP 2019, juga terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2018 dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis, konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2019 dengan program prioritas, dan konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2019 dengan pagu anggaran.

Selain itu, penilaian juga berdasarkan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD 2019 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2019, dukungan program prioritas daerah RKPD 2019 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2019, dukungan program prioritas daerah RKPD 2019 terhadap arah kebijakan PN RKP 2019, serta tersedianya dukungan program prioritas daera terhadap arah kebijakan prioritas nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Kecakapan dalam melayani publik, mengawal keamanan dan ketertiban, mengelola keuangan, serta menjaga tranparansi dan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga menjadi indikator penilaian.

Penyelesaian tantangan pembangunan spesifik daerah dan inovasi dalam rencanan pengelolaan pencapaian/pelaksanaan rencana pembangunan ditentukan oleh kebijakna pembangunan daerah ang menerapkan konsep tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas, serta komitmen dalam melaksanakan inovasi.

Isue hangat yang dibahas dalam kegiatan tersebut yakni persoalan Stunting. Anak kerdil (stunting) masih menjadi salah satu persoalan bagi Indonesia. stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan. Namun, stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.

Pemerintah Daerah mempunyai fokus utama dalam pembahasan stunting di Provinsi NTB dengan berbasis desa, karena persoalan stunting ini tidak hanya menjadi tanggungjawab orang-orang kesehatan atau Dinas Kesehatan. Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah menginisiasi dengan 10 desa pertama di NTB khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, dan kedepannya dilaksanakan pada 60 desa.

 

WhatsApp Image 2019-02-27 at 14.04.12(1)
Peserta Rapat Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 Bappeda Provinsi NTB
WhatsApp Image 2019-02-27 at 14.04.13
Diskusi terkait capaian pembangunan daerah dalam Rapat Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019