Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi NTB, Lalu Miftahul Ulum, ST membuka rapat pembahasan lebih lanjut penyusunan RKPD Provinsi tahun 2023. Rapat digelar di Ruang Rapat Geopark Kantor Bappeda NTB, dan dihadiri seluruh kepala bidang, koordinator dan sub-koordinator internal Bappeda NTB, Rabu, 2 Maret 2022.
Rapat hari ini merupakan bagian panjang dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) yang dibuat setiap tahun. Merupakan turunan dari RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) lima tahunan. RKPD juga harus mengacu pada RKP yang disusun secara nasional. Untuk selanjutnya, akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja.
Kepala Bappeda NTB menyampaikan pengarahan bagaimana menyusun RKPD yang baik dan benar. Dengan tujuan mencapai kegemilangan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri, dengan indeks pembangunan manusia yang semakin tinggi. Maka target yang hendak dicapai tahun 2023, paling tidak persentase kemiskinan berada di di angka satu digit dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) diatas 70 point. Sementara itu situasi pandemi beberapa tahun ini, menjadi salah satu faktor penghambat untuk mencapainya. Oleh karena itu, dalam menyusun tema, sebagai visi utama dari RKPD ini, dibutuhkan kerangka pikir yang lengkap. Diawali dengan situasi prasyarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu, lalu aksi yang dibutuhkan untuk mencapai target dan Indikator untuk mengukur ketercapainnya, serta dampak yang diharapkan, jika rencana berjalan baik.
Dalam konteks pembangunan NTB tahun 2023. Menyelesaikan situasi covid adalah prasyarat utama. Setelah itu, kemudian dijalankan tiga aksi utama yaitu; produktifitas industri, diversifikasi ekonomi, dan kemajuan pembangunan manusia. Dengan indikator masing-masing. Produktifitas industri dengan indikator Peningkatan PDRB Sektor Industri, diversifikasi ekonimi dilihat dari Penurunan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dan Penciptaan Lapangan Kerja, dan kemajuan pembangunan manusia dengan IPM nya. Dampak besar dari semua itu penanggulangan kemiskinan yang salah satunya dapat dilihat dari turunnya persentase kemiskinan.
Pembahasan berjalan seru dan interaktif. Masing-masing peserta rapat menyampaikan argumennya, terkait tema apa yang tepat untuk menjadi payung dari semua kebijakan dan program prioritas yang akan dilakukan di tahun 2023. Setelah pembahasan ini, selanjutnya draft RKPD akan difinalisasi bersama Tim Penyusun RKPD sesuai dengan SK Gubernur NTB Nomor 050-09 Tahun 2022. Setelah itu akan akan dilaporkan kepada Gubernur, dan akhirnya tiba pada proses Musrenbang (Musyawarah Rencana pembangunan) Provinsi di akhir bulan maret.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
