Lombok Tengah- Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir. H, M Iswandi M. Si membuka kegiatan Rapat Koordinasi TKPK dan TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB. Koordinasi hari ini berupaya untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan yang sinergis melalui Gerakan Bersama. Mengintervensi tiga isu strategis yang saling terkait dalam pembangunan manusia. Menurunkan angka kemiskinan , mendukung target nasional penurunan stunting 14% pada tahun 2024, dan mencapai Kota/Kabupaten Layak Anak.
Iswandi juga sangat mengapresiasi atas kehadiran para kepala daerah Kabupaten/Kota, Ibu Niken sebagai penggerak organisasi wanita, perangkat daerah terkait dan seluruh mitra pembangunan. Kehadiran banyak pihak sangat penting, karena tujuan dari acara ini adalah membangun gerakan untuk bersama-sama berikhtiar menuju penurunan kemiskinan, prevalensi stunting, dan mencapai kota layak anak. Oleh karena itu, “Mari bersama-sama kita memahami bagaimana situasi saat ini dan strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai target ketiga isu tersebut” ujarnya.
Wakil Gubernur, Dr.Ir.Hj.Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menyampaikan hal yang senada. Menurunkan angka kemiskinan mencapai satu digit di tahun 2023 memang target yang cukup besar, namun bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, empat hal penting yang harus kita lakukan adalah, validitas data kemiskinan yang sejak di tingkat desa, sistem dan kelembagaan yang berjalan baik, komitmen serta konsistensi, dan sinergisitas. Mari bersama menuju persentase kemiskinan satu digit, dan keluar dari sepuluh Provinsi miskin di Indonesia.
Selanjutnya memasuki sesi pemaparan dari ketua TKPKD kabupaten/Kota se-NTB. Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Danny Karter Febrianto Ridawan, ST, M.Eng menyampaikan, sebagai Kabupaten termuda di NTB, KLU masih punya banyak ‘PR’. Salah satunya, masih tingginya persentase kemiskinan 27, 07% tahun 2021. Untuk itu, Pemerintah daerah KLU berupaya melaksanakan paket kebijakan berdasarkan masalah yang ada. Misalnya dukungan teknologi pada petani di lahan kering, karena 70% warga miskin KLU bergerak di sektor pertanian.
Wakil walikota Mataram TGH. Mujiburrahman juga menyampaikan, Kota Mataram sudah mencapai satu digit kemiskinan sejak satu tahun lalu. Namun masih ada 4,82% kemiskinan ekstrim. Oleh karena itu untuk mendukung target nasional mencapai 0% extreme poverty di tahun 2024, penghapusannya menjadi program prioritas Kota Mataram. Untuk mencapainya diperlukan upaya penanganan dengan kolaborasi dan validasi data, untuk mencapai ketepatan target.
Mendengar semua pemaparan, seluruh Kabupaten/Kota mengalami situasi yang sama dalam persentase kemiskinan. Terus turun paling tidak lima tahun belakangan, namun kemudian naik sedikit karena situasi Covid-19. Untuk itu, seluruh wakil Kabupaten/Kota menyepakati bahwa usaha untuk menurunkan kemiskinan, prevalensi stunting, dan mencapai kota layak anak membutuhkan kolaborasi multi pihak.
Kita sudah mendapatkan bagaimana situasi ketiga isu dari setiap Kabupaten/kota, ini akan menjadi bahan dalam diskusi intensif per tematik selanjutnya, dan perlu diketahui Rapat koordinasi ini akan diakukan dua kali setahun, untuk mengevaluasi capaian penurunan kemiskinan, prevalensi stunting, dan kota/kabupaten layak anak tutup Kepala Bappeda Provinsi NTB.
#NTBGEMILANG
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBAmanDanBerkah
