Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting Provinsi NTB dalam rangka sinkronisasi program dan data stunting dengan kemiskinan Kabupaten/Kota di NTB untuk akselerasi penurunan kemiskinan dan stunting di Provinsi NTB. Kegiatan dihadiri Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinator Bidang lingkup Bappeda NTB serta Sekretariat GEN, bertempat di ruang rapat Lakey Bappeda NTB, Rabu 29 Juni 2022.
Berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting selama 8 tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu 37,2 % (2013), 30,8 % (2018), 27,7 % (2019) dan 24,4 % (2021). Sementara itu, prevalensi stunting di NTB juga mengalami penurunan, yaitu 45,3 % (2013), 33,49 % (2018), 37,9 % (2019), dan 31,4 % (2021). Namun demikian, penurunan prevalensi stunting ini perlu terus didorong untuk lebih akseleratif, untuk mencapai target penurunan stunting secara nasional 14 persen di tahun 2024. Untuk mencapai target ini, setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting sebesar 2,7 persen. Intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1.000 hari pertama, akibat stunting terjadi permasalahan serius yaitu terhambatnya tumbuh lah terjadi sejak awal dan kemudian akan mempengaruhi kehidupan, selanjutnya fenomena yang luas terhadap kondisi tersebut akan menjadi ancaman nyata, dimana kelahiran baru berpotensi tinggi melahirkan generasi SDM yang tidak berkualitas. sebuah cacat terjadi sejak awal dan menjadi momok menakutkan di masa depan.
Tantangan ini harus diatasi dengan baik dan segera agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas. Intervensi stunting dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada anak pada 1.000 hari pertama kehidupan, misalnya dengan mengedukasi untuk para ibu hamil agar menambah asupan gizi untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, serta mendorong pemberian ASI eksklusif. Sedangkan intervensi gizi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, misalnya menyediakan bantuan dan jaminan sosial pada keluarga miskin.
Akselerasi Penurunan kasus stunting tidak dapat dilakukan apabila berharap upaya pemerintah, diperlukan upaya, kesadaran, keterlibatan seluruh masyarakat. Antisipasi awal terhadap stunting setidaknya memutus rantai kemiskinan. Intervensi yang komprehensif, kolaboratif dan sinergi serta pelibatan multi pihak dapat menjadi jaminan sukses program terhadap penanggulangan kemiskinan.
Program penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada, namun jumlah masyarakat miskin dan kesenjangan masih tinggi. Tingkat kemiskinan memang telah turun dari 14.14 persen pada Maret 2021 menjadi 13.83 persen pada September 2021. Penurunan angka kemiskinan ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan turun dari 746.660 menjadi 735.300 pada September 2021. Kondisi ini yang mengambarkan bahwa jumlah orang miskin di Provinsi NTB, masihlah besar.
Saat ini focus penanggulangan kemiskinan di NTB adalah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrem. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan esktrem atau setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity) atau sebesar Rp.11.941 per kapitaper hari X 30 hari= Rp.358.232/bulan (BPS, 2021). Rumah tangga miskin ekstrem ini berasal dari rumah tangga desil satu yang jatuh ke tingkat kemiskinan ekstrem.
Data kemiskinan di Provinsi NTB menunjukkan perkembangan dan sebaran kemiskinan yang beragam sehingga memerlukan mekanisme intervensi penanggulangan yang tidak seragam. Agar program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan berdasarkan kelompok dan dilakukan secara efektif dan efisien, maka diperlukan pemutakhiran (update) data kependudukan untuk mendapatkan orang, jumlah, dan wilayah sasaran yang sesuai.
Persoalan lain terkait percepatan penanggulangan kemiskinan adalah belum terpadunya implementasi program dan kegiatan lintas perangkat daerah, lintas sektor dan lintas mitra pembangunan. Selain belum terintegrasi antar program dan kegiatan, sasaran masing-masing program juga berbeda-beda. Masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri, sinergitas dan integrasi program belum optimal terjadi, efektivitas dan efisiensi program sulit tercapai.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam upaya menanggulangi kemiskinan antara lain mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Partisipasi seluruh stakeholder merupakan instrument penting dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Melalui gerakan multipihak diharapkan dapat memperkuat efektivitas tindakan melalui keunggulan komparatif para pemangku kepentingan, membawa nilai tambah bagi lembaga atau organisasi yang terlibat di dalamnya, mampu mendorong keberlanjutan dari solusi atau tindakan yang telah dilakukan. Gerakan multipihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara optimal oleh satu lembaga saja.
Dalam prosesnya gerakan multipihak ini terbagi dalam lima tahap antara lain tahap inisiasi, pembentukan, pelaksanaan, pemantauan dan pembelajaran hingga pengembangan dan pematangan sebagai mana yang tergambarkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Gerakan multipihak ini diharapkan mampu mendukung kinerja pemerintah secara efektif dan dapat mendorong keterlibatan semua pihak secara inklusif dalam setiap aspek penanggulangan kemiskinan. Selain itu gerakan multipihak ini diharapkan dapat merancang kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih riil menjawab persoalan kemiskinan di NTB dan dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah
