RAPAT KOORDINASI PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PARIWISATA

Untitled

Mataram (26/03/18) Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang  terintegrasi, Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan Rapat Koordinasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna membahas Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019.

Rapat Koordinasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata dipimpin oleh Bapak Syarif Hidayatullah, S.Pd.T., MM, selaku Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata pada Bappeda Provinsi NTB. Dalam pemaparannya, disebutkan beberapa strategi penanggulangan kemiskinan di NTB, antara lain melalui pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan daya beli dan peningkatan efektifitas program penanggulangan kemiskinan.

Pada kesempatan ini disampaikan pula Bentuk Integrasi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan OPD yang berfungsi sebagai OPD Produksi Bahan Baku (Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup), OPD Pengolahan/Processing (Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan), OPD Pengemasan, Standar Mutu Dan Perizinan (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan), OPD Peningkatan Manajemen Dan Pendanaan/OJK (Dinas Koperasi Dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Pertanian Dan Perkebunan, Dinas Pariwisata), OPD Promosi Dan Pemasaran (Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Diskominfo).

Disebutkan pula bahwa Program/Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2018 diprogramkan untuk mengarah pada program pengentasan kemiskinan yang didasarkan pada BDT (Basis Data Terpadu) yang sudah diterbitkan oleh Bappeda Provinsi NTB. Beberapa bentuk Program/Kegiatan yang mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di sektor Industri Dan Perdagangan, Koperasi Dan UKM adalah mendorong tumbuhnya wira usaha baru (WUB) dan pembentukan balai pembinaan Koperasi dan UKM, sedangkan di sektor Pertanian berupa Pemberdayaan sektor pertanian, Bantuan Saprodi dan Peningkatan nilai tambah produk pertanian. Untuk sektor Lembaga Usaha berupa Penyediaan Lapangan Kerja, Akses Pasar, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Bantuan Sarana Usaha. Sektor Sosial berupa Pemberdayaan Masyarakat, bantuan dana bergulir, jaminan Soial dan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dll. Pada Sektor Tenaga Kerja berupa Peningkatan SDM tenaga kerja, bantuan Alat dan mesin produksi, padat karya. Sektor Pekerjaan Umum berupa peningkatan Sarana Prasarana perhubungan, perumahan, sanitasi dll. Sektor Pemerintahan berupa Akses administrasi kependudukan, Perbaikan pelayanan public bidang admistrasi Kependudukan. Sektor Non Government Organization (NGO) berupa Pemberdayaan dan Pendampingan Bantuan Sarana Usaha. Sektor Lembaga Riset dan DRD berupa Evaluasi kebijakan penanggulangan Kemiskinan. Sektor Lembaga Ekonomi/Keuangan berupa akses terhadap modal. Sektor Ketahanan Pangan berupa Penganekaragaman, Keamanan dan Ketersediaan Pangan. Sektor Pemberdayaan Perempuan berupa Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dll. Sektor Pendidikan berupa Akses Layanan Pendidikan, Fasilitasi Pendidikan (Pembangunan Sarana Dan Prasana), Beasiswa bagi masyarakat miskin dll. Sektor Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan, akses ke sarana pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, dll.

Tujuh (7) Program Penanggulangan Kemiskinan pada Tahun 2018 meliputi: Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), Jamban Keluarga, Pengembangan Rumah Layak Huni, Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Kawasan Rawan Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan sampah untuk penanggulangan kemiskinan (Bank Sampah), Cakupan Air bersih. Sedangkan di Tahun 2019 mengalami penambahan sebanyak enam (6) program, yakni : Pengembangan Desa Wisata, Pertanian Konservasi, Sambungan Listrik Murah dan Hemat, Desa Mandiri Pangan, Motorisasi Nelayan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan Pangan Non Tunai telah diuji cobakan di Kota Mataram dan dalam bentuk voucher.

Adapun peserta dalam Rapat Koordinasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata ini berasal  dari dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Ketahanan Pangan. Di rapat ini, Peserta Rakor mendiskusikan berbagai hal mengenai Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2013-2018, Rencana Kerja Tahun 2019 dan Kesepakatan Hasil Rakortek dengan Kementerian terkait serta Draft Usulan DAK Tahun 2019.

Diakhir pertemuan, Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata Bappeda Provinsi NTB, Bapak Syarif Hidayatullah, S.Pd.T., MM menyatakan melalui koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan, diharapkan akan terwujud persamaan persepsi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan serta identifikasi program prioritas pembangunan yang mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. (lady tania)