Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi NTB

Didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi NTB. Dihadiri perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, bertempat di ruang rapat Geopark Bappeda Provinsi NTB, Kamis 21 Juli 2022.

Kepala Bappeda menyampaikan penerapan SPM mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana hal ini merupakan urusan wajib dengan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara, termasuk prioritas program maupun terkait aspek pendanaan.

Selain itu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yang berkaitan dengan regulasi penerapan standar pelayanan minimal. Kemudian turunannya di tetapkan melalui Permendagri di setiap stake holder yang memiliki urusan wajib tersebut di setiap kementerian/lembaga pemerintah, sehingga perlu adanya penguatan regulasi melalui Pergub khusus di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga percepatan IPM dapat segera tercapai.

Sehingga diperlukan sebuah rencana aksi dalam memenuhi target pencapaian penerapan SPM tersebut, melalui proses perencanaan, koordinasi, pengumpulan data, hingga bermuara pada output hasil penerapan SPM tersebut.

Harapannya dengan diadakannya kegiatan ini setiap OPD yang terkait dalam penerapan SPM dapat melakukan penyusunan agenda kerja guna pemenuhan target pencapaian Standar Pelayanan Minimum di Provinsi NTB.

#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah