Rapat Evaluasi Penggunaan DBH CHT Provinsi NTB

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi M.Si., membuka Rapat evaluasi penggunaan DBHCHT Provinsi NTB dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Semester I Tahun Anggaran 2021 dan mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) di Provinsi NTB agar sesuai dengan target diikuti OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, bertempat di Hotel Jayakarta Lombok Barat, Kamis 11 November 2021.

Dalam sambutannya Doktor Iswandi menyampaikan “ditengah kekurangan pendapatan daerah maupun transfer pusat yang menurun, dengan adanya DBHCHT ini kita harus bersyukur, dana ini kita harus gunakan untuk mengoptimalkan pembangunan dengan sebaik-baiknya dan dirasakan manfaatnya oleh petani tembakau”

“Bappeda Selaku Sekretariat DBHCHT akan mengkoordinasi penyaluran dan monitoring penggunaan DBHCHT di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB harus patuh terhadap Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang mengamanatkan penggunaan DBHCHT “ sambungnya.

Penggunaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program kegiatan pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50%, bidang penegakan hukum 25% dan bidang kesehatan 25%, “yang harus digencarkan dibidang penegakan hukum adalah memberantas peredaran cukai illegal, ini harus dimaksimalkan khususnya Bea Cukai Mataram dan Bea Cukai Sumbawa dan dukungan kita semua”, ungkap Iswandi.

Tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTB akan membangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang direncanakan berlokasi di Lombok Timur sebagai salah satu trobosan pemanfaatan DBHCHT agar tepat sasaran.

#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah