Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana Pengembangan eNTeBeplan

Mataram, Lombok. Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan yang akuntabel dan akurat khususnya perencanaan berbasis elektronik (eNTeBeplan) di lingkup Pemerintahan Provinsi NTB untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan NTB Gemilang, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 262 “Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan”, Pasal 274 “Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah” dan Pasal 391 “Pemda wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan dan keuangan Daerah) yg dikelola dalam suatu sistem informasi.” Serta mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 14 “Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-Planning”, maka Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan, khususnya Sub. Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana Pengembangan eNTeBeplan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 yang bertempat di Ruang Rapat Geopark Lantai II Kantor Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peserta Rapat dihadiri oleh perwakilan seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Perwakilan Bidang Tekhnis Bappeda Provinsi NTB, Pejabat Fungsional Bappeda Provinsi NTB dan Staf Sub. Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan Bappeda Provinsi NTB.

Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana Pengembangan eNTeBeplan diawali dengan Pembukaan dan Penyampaian Materi Evaluasi Pelaksanaan Entebeplan yang disampaikan oleh Kepala Sub. Bidang Data dan Sistem Informasi Perencanaan Bappeda Provinsi NTB yakni Dr. Mahjulan. Pada Rapat Evaluasi ini dibahas permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penerapan aplikasi eNTeBeplan seperti beberapa OPD mengeluhkan adanya perbedaan outcome dan output yang ada di aplikasi e-RPJMD dan e-Renstra jika dibandingkan dengan BSC dan e-Kinerja, selain itu munculnya berbagai perubahan indikator, terutama output dan satuan pada saat asistensi dengan RKA Online.

Kondisi kedepan terkait pengembangan e-Planning menjumpai beberapa tantangan antara lain rencana penerapan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk proses perencanaan dan penganggaran diseluruh daerah Indonesia. Sejauh ini Bappeda Provinsi NTB telah melakukan integrasi RKPD dengan SIPD Kemendagri dan Pra-RKA 2021 harus menyesuaikan dengan 4 rincian belanja berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

 

Peserta Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dan Rencana  Pengembangan eNTeBeplan

download Permendagri_No.33_Th_2019