Rapat Bimbingan Teknis Pengukuran IPKD Regional III Indonesia Tengah dan Timur Tahun 2022

Sub Koordinator Keuangan Daerah dan Perencanaan Daerah serta Administrasi Pemerintahan/Biro Ekonomi dan Biro Umum SETDA Bappeda Provinsi NTB, Baiq Ekayuliana, SE., MM., menghadiri Rapat Bimbingan Teknis Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Regional III Indonesia Tengah dan Timur Tahun 2022. Dihadiri langsung oleh Kepala Kebijakan dan Strategi Kementrian Dalam Negeri, Sekertaris Daerah Provinsi Bali, Kepala BRIDA Provinsi Bali, Sekertaris Litbang Provinsi, serta perangkat daerah terkait. Kegiatan bertempat di Hotel Adhi Jaya Kuta Bali. Jumat 10 Juni 2022.

Untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah maka perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari : Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD, BPKAD Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS dan APBD, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD, dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Dari hasil reviu penginputan, IPKD NTB menduduki urutan kedua setelah Bali yang telah menginput semua dokumen pada 6 Dimensi pengukuran IPKD yang ditandai dengan tanda Hijau. Penginputan IPKD untuk Provinsi NTB telah dilaksanakan mulai dari dimensi 1 sampai dengan 6 secara maksimal dan telah dilakukan penilaian oleh Kemendagri.

#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah