Mataram – Rangkaian kegiatan seminar akhir dengan delapan judul kajian di bidang Litbang Bappeda Prov. NTB diadakan selama dua hari berturut-turut, Kamis dan Jum’at tanggal 25 dan 26 oktober 2018. bertempat di ruang rapat Samota kantor Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Delapan Judul kajian tersebut dibagi dua, dimana hari pertama dibahas empat judul dan hari kedua dibahas empat judul lainnya. Seminar akhir dibuka dan dimoderatori oleh Kasubid Ekonomi Wilayah litbang Bappeda Provinsi NTB Saharudin S. Sos, MH. empat kajian yang diseminarkan pada hari pertama yaitu; Kajian Penyusunan Masterplan Mandalika Beef Untuk Menunjang Daging Sehat dan Berkualitas Dalam Pengembangan KEK Mandalika; Peran dan Persepsi Tokoh Agama dan Adat Dalam Mewujudkan NTB sebagai Destinasi Wisata Halal; Model dan Sentra Pengembangan Komoditi Hortikultura dan Tanaman Bunga Untuk Mendukung Pariwisata Halal di NTB; Perananan Kelembagaan Masyarakat Untuk Mendukung Ekowisata Pantai di Lombok Timur NTB.. Seminar kajian ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari stakeholder terkait antara lain; Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonom,Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Disnakeswan, Dikes, Diskanlut, Distamben, Dispar, Prov NTB, DPMPD, DRD, Tokoh Agama serta Penggiat Sosial,Lingkungan dan Sanitasi.
Kajian Pertama mengenai Kajian Penyusunan Masterplan Mandalika Beef untuk Menunjang Daging Sehat dan Berkualitas Dalam Pengembangan KEK Mandalika dipresentasikan oleh Yusuf A.Sutaryono yang merupakan Ketua Dewan Riset Daearah NTB. Poin-poin yang menjadi pembahasan materi pertama ini dibuka dengan memaparkan bahwa Mandalika beef adalah daging sapi Bali berkualitas tinggi, aman, halal, dan bersertifikat yang diperoleh dari ternak sapi di Pulau Lombok yang digemukkan di sekitar daerah (periferi) KEK Mandalika berbasis hijauan berkualitas tinggi, karena daging sapi yang mengkonsumsi hijauan lebih sehat, rendah asam lemak jenuh, kaya omega 3, Omega 6 dan beta karoten Untuk wilayah lombok menggunakan hijauan pakan daun turi dan untuk wilayah sumbawa menggunakan hijauan pakan lamtoro.
Untuk produk Mandalika beef diperlukan branding agar mampu bersaing dengan sapi impor terutama yang berasal dari India karena sampai dengan saat ini daging sapi yang dijual tidak berdasarkan standar mutu, dan peluang pasar untuk Mandalika Beef merupakan konsumen kelas menengah ke atas yang adalah wisatawan KEK Mandalika dan kawasan wisata lainnya yang lebih memilih daging yang halal, alami, sehat, tidak menggunakan hormon dan digemukkan dengan hijauan.
Dari hasil penelitian ini diharapkan terciptanya produk daging sapi asal periferi KEK Mandalika yang memiliki branding sebagai daging sapi berkualitas tinggi, aman, halal dan bersertifikat 2023 yang berdampak pada peningkatan pendapatan peternak, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi kawasan.
Materi berikutnya, Kajian Peran dan Persepsi Tokoh Agama dan Adat Dalam Mewujudkan NTB sebagai Destinasi Wisata Halal disampaikan oleh Dr. Kadri perwakilan dari Dewan Riset Daearah, menginventarisasi persepsi tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Pualau lombok dan Pulau Sumbawa dalam mewujudkan NTB sebagai destinasi wisata halal. Peran tokoh agama secara nyata dan bersentuhan langsung dengan wacana halal tourism belum terorganisir, belum adanya konsep halal yang jelas utuk destinasi wisata halal.
Materi ketiga, disampaikan oleh Prof. M. Taufik Fauzi perwakilan Komisi Pertanian “Model dan Sentra Pengembangan Komoditi Hortikultura dan Tanaman Bunga Untuk Mendukung Pariwisata Halal di NTB” memaparkan kajiannya ini mengambil studi kasus pada Kabupaten Lombok Utara dimana pada kabupaten Lombok Utara ini terdapat lebih dari 400 hotel/restaurant yang membutuhkan produk hortikultura yang seharusnya ini menjadi prospek bagi para petani untuk bisa meningkatkan pendapatannya, namun pada kenyataannya belum mampu dipenuhi oleh masyarakat tani karena terbatasnya jumlah produksi dan rendahnya kualitas produk hortikultura., kemudian terkait dengan pemasaran ke hotel/restauran para petani juga masih mengalami kendala terakit dengan sistem pembayaran tunda, karena produk hortikultura yang dibeli oleh hotel dan pasar modern akan membayar setelah satu bulan.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan keterlibatan pihak swasta, bank dan bumdes serta perlunya pembinaan terhadap Petani untuk dapat menjaga kualitas komoditi hortikultura dan aman untuk dikonsumsi serta menjaga kuantitas produksi yang berkesinambungan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar.
Materi terakhir Perananan Kelembagaan Masyarakat Untuk Mendukung Ekowisata Pantai di Lombok Timur NTB disampaikan oleh Prof. Dr. Agil Al Idrus, MSi menjelaskan potensi ekowisata pantai yang ada di Lombok Timur terutama mangrove, dapat berkontribusi bagi PAD dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangannya. Ekowisata pantai di Lombok Timur harus dikelola secara sistematik serta perlu adanya keikutsertaan masyarakat dalam prngelolaan ekowisata pantai sebagai penyedia jasa penunjang ekowisata, sehingga diharapkan Ekowisata pantai di LombokTimur dapat berkembang dan berkelanjutan
Tahap akhir seminar ini kemudian diisi dengan berbagai saran dan masukan dari para peserta yang hadir dari berbagai stakeholder terkait. Antara lain masukan serta saran dari Dr. Tahzim perwakilan dari DRD terkait pesisir dan lautan bahwa kita harus menjaga kelestarian pesisir dan lautan terutama keberadaan mangrove karena kedepannya akan menjadi destinasi wisata. Kemudian berkaitan dengan hortikultura ada beberapa jenis tanaman yang tergantung musim, sehingga perlu dipertimbangkan untuk menerapkan rekayasa genetika sehingga produksinya tidak tergantung pada musim lagi, contohnya untuk tanaman buah-buahan.
Masukan lainnya juga disampikan oleh Drs.H. Lalu Mujitahid (Tokoh Agama NTB) yang memberikan rekomendasi perlu adanya komitmen kepala daerah dengan melibatkan lembaga-lemabaga kemasyarakatan dalam bentuk gerakan-gerakan yang diharapkan dapat menyelesaikan akar permasalahan.Seperti misalnya pembentukan desa madani di kawasan wisata.
Menutup seminar kajian akhir ini, Kasubid Litbang Bappeda, Saaharudin, S.Sos, MH., menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah bersama-sama mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam ikhtiar membangun daerah kita tercinta.
Pada hari kedua, seminar akhir kajian Dibuka dan dimoderatori oleh Kasubid Ekonomi Wilayah Litbang Bappeda Prov.NTB Saharudin S. Sos, MH. empat kajian yang diseminarkan, yaitu; Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Universal Health Coverage di Lombok NTB; Kajian Model Pengembangan Ekonomi Pesantren di Pulau Lombok NTB; Efektifitas Alokasi DanaDesa (ADD) dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi NTB; Analisis Budaya Gender Pada Pernikahan dini dan Kematian Bayi di Lombok NTB. Seminar kajian ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari stakeholder terkait antara lain; Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi,Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Dinsos, Disnakeswan, Dikes, Diskanlut, Distamben, Dispar, Prov NTB, DPMPD, DRD.
Kajian Pertama “Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Universal Health Coverage di Lombok NTB” disampikan oleh Dr. Yayuk Andayani Ketua Komisi IV DRD yang memaparkan bahwa target semua penduduk NTB menjadi peserta JKN, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukuan di dua lokasi Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram diperoleh bahwa 64% penduduk sudah menjadi peserta JKN dan sisanya belum menjadi peserta JKN dikarenakan sebagian besar mempunyai penghasilan dibawah UMR (1,8juta).
Faktor penghambat dari kepesertaan JKN ini antara lain penghasilan yang kurang atau dibawah UMR, keengganan menjadi peserta JKN karena adanya persepsi pelayanan BPJS yang kurang maksimal, minimnya pengetahuan dikarenakan tingkat pendidikan yang kurang, sudah memiliki asuransi lain khususnya yang memiliki penghasilan menengah keatas. Selain faktor penghambat ada juga Faktor pendukung antara lain adanya peraturan pemerintah terutama ASN karena wajib menjadi peserta JKN, peserta mandiri masih menjadi pengharapan bahwa mereka juga bisa ikut menjadi peserta JKN, adanya dukungan pembiayaan (pajak dari rokok yang dialokasikan utk iuran JKN), sosialisasi medsos.
Materi kedua “Kajian Model Pengembangan ekonomi pesantren di Pulau Lombok” disampaikan oleh Mawardi saleh, M.Pd memaparkan bahwa Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bergerak dibidang pendidikan khususnya keagamaan. Keberadaan pesantren dalam konteks berkontribusi dalam bidang pendidkan sudah dirasakan optimal. Keberadaan ponpes sebagai wadah pembentukan karakter berkaitan dengan kepribadian. Keberadaan masyarakat juga menjadi suatu kekuatan untuk keberadaan Ponpes karena Ponpes berada dan tumbuh dilingkungan masyarakat.
Ada beberapa Jenis-jenis usaha di Nurul Harmain yg sedang berjalan antara lain; Harmain prochicken; Batul mart (omzet 8jt/hari); Harmain resto (bakso harmain) omzet 2-3jt/malam; Harmain laundry 3-4jt/ minggu; Mini bank (model simpam pinjam untuk santri dan guru, sumber pembiayaan untuk alokasi usaha-usaha harmain), untuk pola pengelolaan keuangan/manajemen melibatkan para santri dengan pendampingan dan bimbingan.
Materi berikutnya “Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi NTB” disampaikan oleh Dr.Firmnasyah perwakilan dari Komisi Ekonomi DRD NTB, memaparkan bahwa dana desa dialokasikan untuk perbaikan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dikarenakan alokasi dana desa masih digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Bumdes yang ada masih berupa simpan pinjam.
Materi terakhir”Anailsis Budaya dan Gender pada Pernikahan Dini dan Kematian Bayi di Lombok Timur” disampaikan oleh Dr.H. jamaluddin sekretaris DRD yang memaparkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini antara lain; faktor tradisi/turun temurun dari orangtua yang juga melakukan pernikahan diusia dini; pergaulan; ikut-ikutan; faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah; adanya budaya menikah dewasa diatas 26 tahun merupakan aib karena tidak laku, membuat keluarga malu dan menjadi pembicaraandilingkungan masyarakat.
Analisis gender adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dimana anak laki-laki harus sekolah karena tugas dan tangung jawab sebagai kepala rumah tangga sementara perempuan akan mengurus rumah tangga sehingga tidak perlu untuk bersekolah. Sedangkan angka kematian bayi tertinggi terdapat dikabupaten lombok timur.
Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut diperlukan keterlibatan berbagai pihak yang terkait untuk memberikan sosialisasi,penyuluhan, pembelajaran tentang bahaya pernikahan diusia dini kesekolah-sekolah, dengan sasaran remaja-remaja yang usia sekolah.
Tahap akhir seminar ini kemudian diisi dengan berbagai saran dan masukan dari para peserta yang hadir dari berbagai stakeholder terkait. Antara lain masukan serta saran dari Kurniati dari BP3AP2KB Provinsi NTB, bahwa perlu adanya penyempurnaan awiq-awiq atau peraturan yang sudah ada dibeberapa desa tentang pernikahan dini. Kemudian masukan dari Dr. Imam bahtiar mengenai solusi yang ditawarkan untuk memperbaiki penggunaan dan pengentasan kemiskinan khususnya desa-desa yang diteliti sehingga dirasa perlu adanya pelatihan/pemdapingan untuk Bumdes. Masukan juga disampaikan oleh irfan BPSDM NTB bahwa perlu dipikirkan adanya keberlanjutan usaha-usaha yang sudah ada di Ponpes agar bisa dikembangkan juga setelah para santri keluar dari Ponpes. dan tambahan rekomendasi mengenai akses untuk sekolah/pendidikan perlu mendapat perhatian yang lebih. Masukan juga diberikan oleh Prof.Yusuf agar hasil-hasilkajian ini bisaditindaklanjuti oleh SKPD terkait agar bermanfaat.
Menutup seminar kajian akhir ini, Kasubid Litbang Bappeda, Saaharudin, S.Sos, MH., menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta yang telah hadir memberikan kontribusi berupa masukan dan sarannya yang membangun demi kemajuan daerah yang kita cintai.
