Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Kamis (4/9) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Evaluasi Tahun 2013 dan Rencana Tahun 2014 Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri. Acara ini dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Chaerul Mahsul. Adapun yang menjadi narasumber adalah Anton Soeharsono yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi NTB.
Rakor ini diikuti oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi NTB penerima dana dekonsentrasi tahun 2013 dan Bappeda Kabupaten/Kota se-NTB serta Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten/Kota se-NTB penerima dana Tugas Perbantuan (TP) lingkup Kementerian Dalam Negeri. Materi dalam rakor tersebut meliputi evaluasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tahun 2013 dan pagu indikatif alokasi dana dekonsentrasi tahun anggaran 2014 untuk masing-masing satuan kerja penerima dana dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.
Chaerul Mahsul dalam sambutannya menekankan agar setiap Satuan Kerja agar dapat mengefektifkan anggaran yang diterima dengan tetap menjaga akuntabilitas penggunaannya. Selain itu juga diharapkan Kementerian Dalam Negeri dapat menerima aspirasi daerah yang bervariasi dalam pemanfaatan dana dekonsentrasi yang sekaligus juga sebagai perkuatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
Anton Soeharsono mengungkapkan bahwa untuk mendukung kegiatan yang akan di-dekonsentrasikan atau di-tugasperbantuankan Kementerian Dalam Negeri memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk komponen utama dan komponen pendukung. Komponen utama berkaitan langsung dengan output kegiatan dan sesuai karakteristiknya. Sedangkan komponen pendukung sifatnya adalah penunjang seperti biaya penyusunan, operasional dan honorarium.
Unruk Provinsi NTB pada tahun 2013 ini mendapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar 34,8 milyar rupiah dan dana TP sebesar 1,4 milyar rupiah. Realisasi dana dekonsentrasi hingga bulan Juli mencapai 48,84%, sedangkan TP baru 25%. Untuk tahun 2014 Provinsi NTB direncanakan akan menerima alokasi anggaran sebesar 26,9 milyar dari lima komponen pembina eselon I di kementerian Dalam Negeri.
