Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si., menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Manajemen Daerah Program Kerjasama Pemerintah RI UNICEF Periode 2021 – 2025, dihadiri perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi NTB serta UNICEFF NTT-NTB, serta Mitra Pembangunan terkait. Kegiatan ini bertempat di Hotel Lombok Astoria, Rabu 18 Oktober 2023.
Taufiq Hari Suryanto selaku PPK Program Kerjasama Pemerintah RI–UNICEF menyampaikan bahwa kegiatan kerjasama pemerintah RI-UNICEF periode 2021–2025 telah masuk tahun ke-2 pelaksanaan program. Rapat Koordinasi Manajemen Daerah (Rakormanda) merupakan lanjutan dari rapat koordinasi teknis daerah dan rapat triwulan. Hal ini penting karena di dalam periodesasi program bantuan UNICEF yang selama lima tahun, setiap tahunnya UNICEF memiliki rencana tahunan yang disebut AWP. Dimana dokumen ini sudah diselaraskan baik dengan RPJMN maupun RPJMD.
Laksanakan lima program di NTB, UNICEF selalu berkolaborasi dengan mitra di tingkat local. Misalnya, WASH dengan YKMI (WASH emergency) dan Mitra Samya (WASH Reguler), KIA dan Imunisasi oleh IAKMI, Program Perlindungan anak oleh LPA, komunikasi resiko dan pelibatan masyarakat dan anak oleh PKBI. Dan pengelolaan juga manajemen dilaksanakan bersama Bappeda melalui Kemendagri – SUPD IV.
Menurut Haji Taufiq, harapan dari pertemuan ini yaitu teridentifikasi capaian pelaksanaan, isu-isu permasalahan, inovasi dan praktik baik serta perbaikan koordinasi antara mitra dengan pemerintah Kab/Kota.
Selanjutnya Kepala Bappeda NTB dalam sambutannya menyampaikan, dengan adanya kerjasama RI dengan UNICEF, NTB patut bersyukur dan memberi atensi juga pengawalan melalui koordinasi, kolaborasi dan konvergensi terhadap program kerjasama ini.
Terkait pengukuran capaian dari program-program yang dilaksanakan di NTB, Kepala Bappeda NTB sampaikan bahwa terdapat beberapa indikator kinerja yang terkait. Seperti pemenuhan kesehatan yang dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), pemenuhan SPM pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah, keluarga sehat pada setiap posyandu keluarga, balita stunting, dan sanitasi layak.
Sementara itu pada urusan lingkungan hidup, dapat dilihat dengan adanya pengurangan dan penanganan sampah dari berbagai sektor, produktivitas lapangan usaha ekonomi dan sektor pengadaan air. Selanjutnya pada pekerjaan umum tampak dari sanitasi aman, pemenuhan SPM pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota, pemenuhan SPM pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah Kab/Kota, pembangunan rumah layak huni. Dan yang terakhir terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dari usia perkawinan pertama perempuan, cakupan Kab/Kota yang mendapat pengargaan KLA tingkat madya dan nindya.
Menutup arahannya, Doktor Iswandi harapkan adanya penekanan terkait rekomendasi dan tantangan pelaksanaan terkait lokasi. Menurutnya penentuan lokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang mempunyai berbagai masalah. “Untuk keberlanjutan program masih perlu memperhatikan kualitas dari kegiatan. Sejak awal maupun kegiatan tambahan dalam prosesnya. Walaupun waktu pelaksanaan pendek, diharapkan tetap ada advokasi untuk direplikasi di lokus lainnya,” pungkasnya.
