PROFIL BAPPEDA PROVINSI NTB

VISI MISI

Bappeda Provinsi NTB sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, harus dapat memberikan peranan sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka visi Bappeda Provinsi NTB harus diarahkan pada upaya berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat luas.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka proses perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu Bappeda telah merumuskan visi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

 “MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL”

Penjabaran dari Visi Bappeda Provinsi NTB diatas adalah sebagai berikut :

  1. Lembaga adalah wadah dimana orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, terpimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
  2. Perencana adalah penyusun atau pembuat rencana baik konsep maupun uraiannya.
  3. Andal memiliki arti yang dapat dipercaya.

Agar dapat mewujudkan Visi diatas, maka rumusan Misi Bappeda Provinsi NTB harus selaras dengan visi dan memiliki relevansi dengan pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi NTB periode 2013 – 2018. Untuk itu, Bappeda Provinsi NTB menetapkan MISI 2013 – 2018 sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur.
  2. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel untuk perencanaan pembangunan.
  3. Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
  4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
  5. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.
  6. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut, Bappeda Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan derivasi dari masing – masing tujuan. Sebagai pernyataan dari misi dan tujuan menjadi hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan dari misi Bappeda Provinsi NTB antara lain :

Misi 1 : Merumuskan arah kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang berbasis masyarakat, tata ruang, dan teknologi informasi.

Misi 2 : Merumuskan arah kebijakan penelitian pengembangan daerah yang mampu mengembangkan potensi masyarakat lokal untuk tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal.

Misi 3 : Menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, holistik, integrative, tematik, dan spasial

Misi 4 : Mewujudkan integrasi dan kesimbangan dalam pembangunan berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, politok dan lingkungan hidup

Misi 5 : Mengakomodir kepentingan multi-pihak dan multi-level dalam alur perencanaan pembangunan dan menjamin kosistensi dan harmonisasi perencanaan multi-level dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Misi 6 : Melaksanakan reformasi birokrasi di internal BAPPEDA Provinsi NTB dalam pemberian pelayanan publik.

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang berwibawa.

Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Provinsi NTB
Sesuai dengan PERGUB Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, TUPOKSI BAPPEDA Provinsi NTB didefinisikan Sebagai Berikut

Tugas dan Fungsi

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koordinasi perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Jangka Panjang, Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
    1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi;
    2. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan rencana program yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional;
    3. pengkoordinasian perencanaan pembangunan pada lembaga teknis daerah, dinas-dinas daerah, dan satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah provinsi;
    4. penyusunan rencana anggaran pemerintah provinsi bersama-sama dengan biro keuangan, dengan koordinasi sekda provinsi, disamping mengkoordinasikan penyusunan APBN Provinsi bersama Departemen Keuangan/DJA dan Instansi Sektoral;
    5. pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
    6. penyiapan dan pengembangan, rencana pelaksanaan pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
    7. pengkoordinasian perencanaan pembangunan lintas sektoral dan wilayah provinsi, kabupaten/kota; dan
    8. pelaksanaan kegiatan lain dalam perencanaan atau bidang lain sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

    1. Kepala Badan
    2. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian Program dan Pelaporan
      2. Subbagian Keuangan
      3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
    3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
      1. Subbidang Pangan dan Pertanian
      2. Subbidang Investasi dan Keuangan
      3. Subbidang Industri Perdagangan dan Pariwisata
    4. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan, terdiri dari:
      1. Subbidang Perencanaan Wilayah
      2. Subbidang Pekerjaan Umum Permukiman dan Transportasi
      3. Subbidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
    5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
      1. Subbidang Sosial Ketenagakerjaan dan Kependudukan
      2. Subbidang Pendidikan dan Kesehatan
      3. Subbidang Pemerintahan dan Politik
    6. Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan, terdiri dari:
      1. Subbidang Pengendalian Perencanaan
      2. Subbidang Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan
      3. Subbidang Pendataan dan Sistem Informasi
    7. Bidang Penelitian dan Pembangunan, terdiri dari:
      1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Wilayah
      2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya
      3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial
    8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah beserta Penjabat yang terkait.

STRUKTUR