Mataram (30/9/2026) - Sekretaris Bappeda Provinsi NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, ST., M.Si., membuka kegiatan Lokakarya Pemaduan Unsur Penanggulangan Bencana ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Budget Tagging Penanggulangan Bencana pada APBD Provinsi NTB, yang diinisiasi oleh Mitra Pembangunan SIAP SIAGA di Hotel Prime Plaza Mataram.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi aspek penanggulangan bencana ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Baiq Yunita menegaskan bahwa agenda tersebut perlu dikerjakan secara lintas urusan dan lintas tingkat pemerintahan, mengingat penanggulangan bencana berkaitan erat dengan berbagai sektor pembangunan.
“Dokumen perencanaan harus menerjemahkan risiko dan kebutuhan ketahanan daerah menjadi strategi, program, kegiatan, pagu indikatif, dan indikator kinerja yang dapat dilaksanakan serta dievaluasi,” tegasnya dalam sambutan.
Lokakarya yang berlangsung selama tiga hari tersebut diarahkan untuk memastikan unsur penanggulangan bencana masuk secara nyata ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Prosesnya dilakukan melalui penelaahan pemantauan dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), penyusunan profil prioritas, verifikasi indikator, validasi data anggaran, hingga perumusan strategi dan koordinasi lintas urusan.
Salah satu agenda penting dalam lokakarya adalah budget tagging penanggulangan bencana, melalui validasi program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi anggaran penanggulangan bencana tahun 2025 dan 2026. Berbagai dokumen perencanaan, penganggaran, kinerja, dan kebencanaan digunakan sebagai bahan untuk melihat keterkaitan antara RPBD, Kajian Risiko Bencana, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA/DIPA, hingga laporan realisasi anggaran.
Menurut Baiq Yunita, proses tersebut penting untuk mengidentifikasi bagian yang telah selaras, aspek yang masih perlu diperkuat, serta kebutuhan penanggulangan bencana yang belum tertampung dalam rencana kerja perangkat daerah.
Hasil lokakarya diharapkan tidak berhenti pada pemetaan dan pencatatan, tetapi menghasilkan rekomendasi yang jelas, pembagian tanggung jawab, tenggat penyampaian data, serta rencana tindak lanjut yang disepakati bersama. Dengan demikian, data risiko, prioritas penanggulangan bencana, kebutuhan pendanaan, serta indikator kinerja dapat menjadi dasar yang lebih kuat dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Baiq Yunita juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam lokakarya, termasuk unsur Bappeda/Bapperida, BPBD, perangkat daerah, instansi teknis terkait, serta Mitra Pembangunan SIAP SIAGA. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan semakin memperkuat strategi penanggulangan bencana sekaligus membangun ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
Dengan dibukanya lokakarya ini, Pemerintah Provinsi NTB mendorong agar pengarusutamaan penanggulangan bencana tidak hanya menjadi bagian dari dokumen, tetapi benar-benar terintegrasi dalam kebijakan, program, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.