PETRA UNDP Rehab 13 Infrastruktur Pendidikan & Kesehatan, 8 Infrastruktur Ekonomi Di KLU & Lotim Tahun 2020

Rapat Konsultasi Konsep Desain dan Supervisi ; Kegiatan PETRA-UNDP untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi NTB

Bappeda, 14 November 2019, dalam rapat yang dibuka oleh Kabid PP Sosbud Bappeda NTB L. Hasbulwadi, terungkap bahwa pembangunan infrastruktur yang rusak berat karena gempa Lombok 2018 akan segera dibangun tahun 2020. Proses saat ini adalah telah dimenangkannya tender Konsultan Desain dan Supervisi oleh Arkonin dan Dacrea Agustus 2019. Selain 13 Lokasi Infrastruktur Layanan dasar publik, dibangun pula 8 infrastruktur ekonomi untuk pemulihan mata-pencaharian masyarakat. Dalam Rakor yang dihadiri semua stakeholder dibahas tuntas perkembangan capaian pekerjaan sampai saat ini dan rencana kerja yang akan dilakukan.

Program PETRA UNDP di NTB di 21 lokasi sebagai berikut ;
.

1) Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur layanan dasar publik (bidang kesehatan dan pendidikan ) dengan kerusakan kritis. Disepakati 13 lokasi pada 2 Kabupaten diantaranya :

• Kab. Lombok Utara

– 8 Pustu, Telaga Wareng, Rangsot, Pendua, Sesait, Tegal Maja, Gangga, Selengen, Loloan.

– 4 SMKN; SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Tanjung, SMKN 1 Gangga, SMKN 1 Kayangan.

• Kab. Lombok Timur (1 Puskesmas); Puskesmas Labuhan Lombok.

Keterangan : penentuan lokasi/ site sudah fix hasil kesepakatan. (Budi Ulaen, Manager Nasional PETRA UNDP)

2) Rehabilitasi infrastruktur ekonomi masyarakat untuk pemulihan mata pencaharian, disepakati 8 lokasi berdasarkan konsultasi dengan masyarakat, diantaranya :

  • Lombok Timur (5) – 2 embung + 1 kanal irigasi, 1 jalan akses pertanian + 1 jembatan.
  • Lombok Utara (3) – 1 jalan akses pertanian, 1 ruang serbaguna/ toko komoditas, 1 embung.

Keterangan : , PETRA juga mengintervensi untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Sampai saat ini ada 8 site dimana prosesnya melalui konsultasi dengan masyarakat.
• Target indikatif, ada kebutuhan lain yang menjadi prioritas masyarakat sampai sekarang masih membuka ruang untuk menyesuaikan,. Proses seleksi CSO yang akan menjalankan di lapangan sudah mulai dijalankan. Mitra CSO yang akan menjalankan di Lombok Utara dan Lombok Timur. Kami sudah menerima 18 Proposal dari CSO dan dalam proses review, mudah-mudahan minggu ke 2 Desember sudah dapat menentukan mitra CSO yang terpilih dan menjalankan program.

Proses ini dijalankan melalui IMDFF-DR (Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery) ditetapkan pada 30 Desember 2009 melalui MoU antara Pemerintah RI dengan PBB sebagai Administrative Agent and Bank Dunia sebagai Trustee; berfungsi sebagai mekanisme tetap dalam memobilisasi dan mengelola Dana Hibah yang bertujuan sebagai gap filler and catalyst berkontribusi pada upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.

Sesuai dengan langkah-langkah yang dijalankan, proses di NTB sudah mulai dilakukan bulan Maret, dibawah ini tahapan yang telah dilakukan :

  • Penandatanganan dokumen proyek PETRA (UNDP – Pemerintah Indonesia) yang dilaksanakan bulan Mei 2019.
  • Proposal dari Pemda dari 18 Desember Maret hingga 19 Maret 2019
  • Klarifikasi dan Kesiapan Proposal, Maret – Mei 2019
  • Penyempurnaan persyaratan administrasi untuk kriteria kesiapan, Mei – Juli 2019
  • Dukungan SC IMDFF-DR, Oktober 2019
  • Alokasi anggaran akhir dalam rencana kerja PETRA, Oktober – Novemebre 2019

Adapun 8 kriteria yang menjadi syarat dari usulan fasilitas infrastruktur oleh Pemerintah daerah diantaranya :

  1. Bagian dari rencana pemulihan berbasis Rencana Aksi
  2. Aset pemerintah (Provinsi, Kabupten dan Desa) dengan status rusak berat
  3. Diusulkan oleh Pemda berdasarkan mandat sektoral dan tidak ada duplikasi dana dari sumber daya keuangan lainnya.
  4. Situs proyek berada diwilayah yang aman
  5. Pemerintah Daerah menyediakan lahan dengan status “clear and clean”
  6. Pemerintah Daerah memproses pembuangan aset bangunan/struktur sebelum kegiatan rekonstruksi.
  7. Pemerintah Daerah akan menerima transfer aset dari proyek dan bertanggung jawab atas pemeliharaan yang akan datang
  8. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memproses semua izin yang diperlukan.

ISU LINGKUNGAN SEKITAR SECARA VISUAL DILOKASI

  • Belum ada pelayanan sampah dan air limbah di lokasi pembangunan
  • Masyarakat di sekitar daerah pembangunan masih membakar sampah dan masih BAB di kali / sungai
  • Tidak ada saluran drainase disetiap lokasi sehingga pada musim hujan sering terjadi genangan banjir yang menganggu aktivitas pemakai

KONSEP DESAIN

  • Perancangan Bangunan Tahan Gempa
  • Bentuk dan Pola Ruang
  • Simulasi Bentuk
  • Lingkungan
  • Konsep Desain Bangunan SMK
  • Konsep Desain Puskesmas Pembantu (Pustu)
  • Konsep Desain Puskesmas

PERENCANAAN BANGUNAN TAHAN GEMPA

  • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pogram Satuan Pendidikan Aman Bencana.
  • SNI 1726:2012 – Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan gedung dan Non Gedung.
  • SNI 1727:2013 – Beban Minimum Untuk Perancangan Bangunan Gedung dan Struktur Lain.
  • SNI 2847:2013 – Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung.
  • SNI 1729:2015 – Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung

PRINSIP DASAR BANGUNAN TAHAN GEMPA

  • Membuat seluruh struktur bangunan menjadi satu kesatuan, sehingga beban dapat ditanggung dan disalurkan Bersama – sama dan proporsional.
  • Bangunan juga harus bersifat daktail, sehingga dapat bertahan apabila mengalami perubahan bentuk yang diakibatkan gempa