Perubahan Mindset dan Validitas Data jadi Kunci Penanggulangan Kemiskinan di NTB

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB dengan tema “Perubahan Mindset Masyarakat dan Pendekatan Sosial Dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan NTB”. Hotel Lombok Raya, Selasa 6 Juni 2023.

Dibuka langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. Wagub NTB sampaikan bahwa angka kemiskinan di NTB ditentukan oleh dua hal yaitu mindset dan data yang belum valid. “Desil yang sebenarnya tidak mendapatkan bantuan justru mendapatkan bantuan, sehingga diperlukan keakuratan data yang valid”, ujarnya.

Menurutnya target 9 persen hingga saat ini masih belum terpenuhi sesuai harapan karena bantuan tidak tersalurkan dengan akurat by name by address. “Seharusnya data-data tersebut bisa didapatkan melalui musyawarah desa yang tersebar di desa/kelurahan dan dusun,”imbuhnya.

“Harapan kedepannya kita terus berbenah dalam hal data sehingga pemberian-pemberian bantuan terhadap kemiskinan bisa tepat sasaran dan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan di Provinsi NTB”, ungkap Wagub NTB menutup arahannya.

Selanjutnya dalam paparannya Kepala Bappeda NTB menyampaikan tugas Kepala Daerah terkait Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim sesuai dengan sesuai INPRES no 4 Tahun 2022. Dimana Gubernur melakukan koordinasi pada Kab/Kota mengenai sasaran yang tepat terhadap penyandang kemiskinan ekstrim melalui tim TKPKD. Selanjutnya tim ini melakukan penyiapan data yang akurat by name by adress melalui musyawarah desa. “Disertai penandatanganan berita acara per desa/kelurahan agar bantuan benar benar tersalurkan pada penerima yang berhak /penyandang kemiskinan ekstrim,” imbuhnya.

‘’Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Kabupaten/Kota, diantaranya Belum ada kesepahaman hasil veri-vali data kemiskinan ekstrem Provinsi dan Kabupaten/Kota, Intervensi program/kegiatan penanggulangan Kemiskinan belum tepat sasaran, dan sikap, perilaku dan mindset masyarakat yang masih senang menerima program bantuan penanggulangan kemiskinan’’, ucap Doktor Iswandi menjelaskan tantangan yang dihadapi.

Oleh karena itu, menurutnya dengan diadakannya kegiatan ini, terdapat beberapa rencana tindak lanjut diharapkan akan  dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, yaitu 1) Penyusunan kebijakan dan regulasi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar data P3KE digunakan sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan; 2) Validasi data level desa (database kemiskinan/single data) yang dijadikan sebagai acuan data kemiskinan Perangkat Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi); 3) Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan Perangkat Daerah tepat sasaran mengacu pada data P3KE; 4) Komitmen Kabupaten/Kota untuk melakukan Veri-vali  data P3KE (176.029 jiwa) menggunakan Aplikasi Android Provinsi; 5) Membangun kemitraan melalui Gerakan Multi Pihak antara pemerintah dan non-pemerintah; 6) Veri-vali ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan pihak-pihak yang melaksanakan penyaluran bantuan seperti BPJS, PKH, dan lain-lain.