PERTEMUAN LANJUTAN SINKRONISASI DATA KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVISI RTRW PROVINSI NTB

Mataram, (28/05/2021). Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB saat ini tengah menuju proses Pembahasan Lintas Sektor untuk mendapatkan Persetujuan Substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan salah satu muatan strategis yang akan dibahas dalam Lintas Sektor adalah kawasan hutan. Dalam revisi RTRW Provinsi NTB saat ini masih merujuk pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: SK.8104/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018. Setelah ditelaah, terdapat perbedaan luas Kawasan Hutan antara data di Kementerian LHK dan Dinas LHK Provinsi NTB dalam satu SK yang sama.

Perbedaan data kawasan hutan ini melatarbelakangi pertemuan antara BAPPEDA Provinsi NTB, Dinas LHK Provinsi NTB, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar pada tanggal 7 April 2021 yang lalu. Dalam kesempatan tersebut disampaikan sebaran lokasi-lokasi kawasan hutan yang berbeda antara data di Kementerian LHK dan Dinas LHK Provinsi NTB. Dan dalam kesempatan itu pula disepakati bahwa perlu diadakan pertemuan lanjutan yang sifatnya lebih teknis, setelah Pemerintah Provinsi NTB menyerahkan data Kawasan Hutan kepada BPKH Wilayah VIII Denpasar.

Pertemuan lanjutan tersebut diadakan pada hari ini, Jum’at 28 Mei 2021 pukul 09.00 WITA di ruang rapat Kepala Dinas LHK Provinsi NTB. Agenda pertemuan tersebut membahas kawasan hutan yang berbeda fungsi dan batas hutannya, serta menyepakati data kawasan hutan yang akan digunakan dalam revisi RTRW Provinsi NTB. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Bapak I Gusti Raka Wisnu, SP., MP. Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Bapak Ir. Madani Mukarom, BSc.F., M.Si beserta jajarannya. Sedangkan dari Bappeda Provinsi NTB diwakili oleh Fungsional Perencana Muda Ibu B. Sri Ratna S, ST., M.Eng didampingi oleh Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Rachmawaty, ST. dan Tenaga Ahli Pemetaan Sutarto, ST.

Dalam pertemuan tersebut terdapat catatan penting, yaitu:

  1. Data kawasan hutan yang akan digunakan dalam revisi RTRW menggunakan SK penetapan kawasan hutan termutakhir dengan nomor: SK.9411/MEN-LHK/PKT/KUH/ PLA.2/11/2019. Data tersebut akan diserahkan oleh BPKH Wilayah VIII setelah dilakukan sinkronisasi data kawasan hutan yang ada di Dinas LHK Provinsi NTB.
  2. Perlunya mengakomodir pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah dikeluarkan SK-nya. Data akan didukung oleh BKPH Wilayah VIII Denpasar dan Dinas LHK Provinsi NTB berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi NTB.
  3. Bappeda Provinsi NTB selaku leading sector penyusun revisi RTRW perlu menelaah kembali kawasan hutan yang akan berubah fungsi namun belum terbit SK penetapannya, maka disesuaikan dengan SK penetapan terakhir.

Secara eksplisit Bappeda Provinsi NTB meminta kepada BPKH Wilayah VIII agar membantu percepatan penyelesaian Revisi RTRW Provinsi NTB, salah satunya dengan mempercepat penyerahan hasil sinkronisasi data kawasan hutan paling lambat awal bulan Juni sehingga dapat digunakan dalam Revisi RTRW Provinsi NTB.

Kawasan Hutan memang menjadi salah satu muatan yang harus menjadi perhatian dalam revisi RTRW Provinsi NTB. Penggunaan data hutan yang sama di setiap instansi/lembaga bertujuan agar tidak terdapat perbedaan atau tumpang tindih infomasi dalam peta, sehingga tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan di Provinsi NTB dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Satu Peta dan semangat reforma agraria yang menjadi program prioritas Pemerintah Pusat.

#NTBGEMILANG
#NTBTangguhDanMantap
#NTBBersihDanMelayani
#NTBSehatDanCerdas
#NTBAsriDanLestari
#NTBSejahteraDanMandiri
#NTBAmanDanBerkah