Walaupun kami sudah janjian, namun hanya keberuntungan lah yang menjadi kata kunci pertemuan kami (sekretariat TKPK NTB) dengan Unit Advocasi Pemerintah Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pasalnya TNP2K lagi sibuk-sibuk nya melakukan koordinasi, edukasi, sosialisasi dan advocasi terkait target penurunan kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia.
Kami difasilitasi dan dijamu di Sekretariat TNP2K jalan Grand Kebon Sirih Jakarta oleh tim Unit Advocasi TNP2K yang terdiri pak Irwan dan tim. Dalam kesempatan tersebut pak irwan menjelaskan bahwa Penyusunan RPKD merupakan bagian integral dari RPJMD dan menegaskan bahwa angka kemiskinan merupakan resultan dari program/kegiatan yang sedang dijalankan baik di pusat maupun daerah terkait kemiskinan.
Sebagai implementasi dari PMDN 53/2020, daerah diharapkan dapat menyusun dokumen RPKD sebagai dokumen teknokratik yang mampu menjawab masalah kemiskinan di daerah. Daerah haruslah mampu mengambarkan kondisi daerah terhadap usaha penanggulangan kemiskinan, baik berupa tantangan maupun resikonya seperti adanya daerah yang rawan bencana, rawan pangan dll, sebagai faktor pendukung kemiskinan suatu daerah, serta bagaimana mitigasi resiko dan solusi terhadap masalah kemiskinan di daerah tersebut, terang pak edi.
Diterangkan pula peran penting dari Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mana Presiden menginstruksikan 22 Kementerian, 6 Lembaga, Gubernur dan Bupati untuk mendukung program prioritas kemiskinan ekstrem dimasing-masing daerah sesuai dengan kewenangannya. Harapannya adalah target pengapusan kemisikinan ekstrem dapat tercapai.
Angka Kemiskinan Provinsi NTB per maret 2021 adalah sebeaar 14,14 % turun menjadi 13,83% pada bukan september 2021, walaupun menurut kami Program Penanggulangan Kemiskinan (PK) telah melibatkan multy pihak (Pemerintah termasuk Legislatif, swasta, masyarakat, Perguruan Tinggi, Toga, Toma dll), penurunan yang terjadi masih lah sangat landai. Oleh karenanya diharapkan adanya program dan data yg berfokus kepada sasaran penerima manfaat masyrakat miskin dan miskin ekstrem . Adanya basis data rujukan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dibawah koordinasi kementrian koordinator bidang PMK diharapkan mampu menjawab tantangan terkait masalah data masyrakat ekstrem yang nantinya diharapkan dapat diperluas menjadi basis data untuk masyarakat miskin, karena basis data terpadu yang valid dan terbarukan menjadi kunci pengentasan kemiskinan.
Setelah diskusi yang panjang (kurang lebih 4 jam), akhirnya kami mendapat cindera mata buku “Model Analisi Belanja Publik untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah” semoga buku ini dapat menambah referensi TKPK NTB dalam menanggulangi kemiskinan di NTB.
#KoordinasiPK
#KemiskinanEkstrim
#EdisiTitip
