Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi unsur pentahelix dan percepatan terhadap pencapaian pelaksanaan Desa Tangguh Bencana (Destana) beberapa waktu yang lalu. Hari ini di Bappeda NTB bersama SIAP SIAGA dan BPBD NTB laksanakan rapat lanjutan dengan tiga agenda; sinkronisasi pelaksanaan urusan penanganan percepatan destana, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian destana, dan mengidentifikasi dan menyepakati strategi bersama dalam rangka percepatan pencapaian destana bersama mitra non pemerintah. Ruang rapat Geopark Bappeda NTB, 18 Juli 2023.
Membuka kegiatan, Kepala Pelsaksana BPBD Provinsi NTB Ir. H. Ahmadi, SP-1 bahwa pembentukan Destana perlu dipercepat, karena jadi ujung tombak penanggulangan bencana di tingkat desa. “Masih ada 129 Destana yang belum terbentuk dari target 434 Destana,” ujarnya.
Oleh karena itu, untuk percepatan menurutnya BNPB dan BPBD Provinsi termasuk Kab/Kota bersama NGO akan berusaha lakukan koordinasi. Kedepannya ia berharap agar dana dari pemerintah tidak hanya berfokus untuk meningkatkan status destana yang sudah ada. “Kita juga perlu fokus untuk membentuk yang baru,” ujarnya.
Menurutnya dengan dibentuknya Desatana-Destana baru, Pemerintah Desa kedepannya bisa mengembangkannya sendiri. “Karena saya tau, ada slot pengendalian bencana di dalam anggaran dana desa,” ujarnya.
“Dengan strategi dan kolaborasi, saya yakin kita bisa capai target RPJMD tahun ini,” pungkasnya menutup sambutan.
Sementara itu, melanjutkan Kepala Pelaksana, Ibu Chia Samad selaku kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB sampaikan kriteria sebuah desa ditetapkan sebagai lokus Destana. “Kemiskinan, bencana alam, pencemaran lingkungan dan penduduk rentan, hal ini sesuai dengan Perka BNPB No.1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Destana,” ujarnya.
Menutup sesi pertama, Kepala Bappeda NTB Dr. Iswandi sampaikan jika dalam RPJMD saat ini menargetkan 434 Desa, maka dalam RPD 2024-2026 yang telah disahkan, Destana ditargetkan ada di seluruh Desa/Kelurahan di NTB. Hal ini senada dengan yang disampaikan Kalak BPBD sebelumnya, bahwa NTB adalah etalase bencana. “Semua jenis bencana ada disini, gempa, tsunami, hingga kebarakan” ujarnya.
Oleh karena itu untuk mencapainya, Bappeda NTB akan berperan aktif mengintegrasikan dan menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak lainnya untuk mencapai target pembangunan. “Kesadaran ditengah rendahnya kemampuan fiskal kita, seharusnya memicu semangat kita untuk lebih bekerja keras, jangan cepat pusat dengan peningkatan kecil,” ujarnya menutup pemaparan. (Id)
